Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia dalam pengembangan tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam “ Kick-Off Meeting Pre-Appraisal Mission Dalam Rangka Indonesia Tourism Development Program ” di Kantor BPIW Kementerian PUPR, Selasa (6/12/2016).
Rido yakin, kegiatan Pre-Appraisal Mission Bank Dunia dari 6 hingga 23 Desember 2016 dapat berjalan baik, sehingga rencana pengembangan untuk 3 KSPN dapat berjalan lancar sesuai rencana.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Bank Dunia, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perhubungan, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Direktur Badan Otorita Danau Toba, dan stakeholder lainnya.
Rido mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan yaitu mulai dari penyampaian surat Kementerian PUPR melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, lalu penyusunan Integrated Masterplan untuk tiga destinasi prioritas ke dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/ Green-Book 2016 dan Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH). “Pengusulan penggunaan mekanisme PPF ( Project Preparation Fund )/PPA ( Project Preparation Assistance ) dalam kegiatan penyusunan Intergrated Masterplan pada tiga destinasi wisata prioritas tersebut kepada World Bank ,” ujarnya.
Kemudian, lanjutnya, Sekjen Kementerian PUPR juga telah mengirimkan surat kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko perihal Usulan Perubahan Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dalam Rangka Penyusunan RAPBN 2017.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Wismono Adi Suryabrata menyampaikan, saat ini dalam Blue Book 2015-2019 untuk pinjaman program pengembangan infrastruktur wisata tercantum sebesar US$ 300 juta. Ia mengatakan, dalam proses persiapan pengajuan pinjaman tersebut ada pre-appraisal mission yang dilakukan Bank Dunia. "Tujuannya untuk melakukan penilaian teknis terhadap identifikasi program, termasuk pembiayaan oleh pemerintah, pengawasan dan evaluasi Disbursement Linked Indicators (DLIs)," kata Wismono dalam keterangan tertulis, Rabu (7/12/2016).
Untuk itu, lanjutnya, semua unit organisasi kementerian dan lembaga, serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang terkait dengan pengembangan tiga KSPN tersebut, agar menyiapkan dokumen-dokumen program-programnya. Sehingga pre-appraisal mission yang dilakukan Bank Dunia berlangsung lancar.
Senior Private Sector Specialist Trade and Competitiveness, Bank Dunia, Bertine Kamphuis mengatakan, hal yang menjadi perhatian dalam pre-appraisal mission antara lain, rencana pengembangan transportasi antarmoda di lokasi destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan jaringan transportasi di wilayah sekitarnya.
TERPOPULER
