Susi: Banyak Pengusaha Perikanan Belum Ikut Tax Amnesty

Pebriansyah Ariefana | Dian Kusumo Hapsari | Suara.com

Kamis, 08 Desember 2016 | 17:54 WIB
Susi: Banyak Pengusaha Perikanan Belum Ikut Tax Amnesty
Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti saat ditemui di gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016). (suara.com/Dian Kusumo Hapsari)

Suara.com - Program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah memasuki periode dua. Namun sayangnya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengikuti program yang hanya berlaku selama Sembilan bulan ini.

Salah satunya adalah Wajib Pajak di sektor perikanan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Pelaku usaha terutama di sektor perikanan banyak yang belum melaporkan aset dan penghasilannya. Antara lain dari penangkapan ikan secara jujur dan benar kepada KKP maupun Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini sudah saya laporkan ke Bu Menkeu,” kata Susi saat ditemui di gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

Untuk mendorong WP di sektor perikanan untuk ikut serta dalam tax amnesty ini, Susi berencana akan melakukan sosialisasi Tax Amnesty pekan depan. Dengan sosialisasi ini, diharapkan jumlah peserta tax amnesty akan semakin meningkat dari sektor perikanan.

“Peserta untuk tahap pertama berjumlah 300 hingga 500 pelaku usaha di bidang perikanan tangkap,” katanya.

Menurut Susi, sosialisasi ini merupakan momentum yang baik dan tepat untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam pelaporan pajak. Hal ini juga sangat penting untuk memperbaiki basis data pajak yang selama ini masih belum jelas. Menurutnya, jika basis data pajak diperbaharui, tax amnesty ini bisa menggerakkan perekonomian di dalam negeri menjadi lebih positif.

"Kepatuhan pelaporan pajak ini, akan menjadi bagian dari penilaian dalam pemberian ataupun perpanjangan izin penangkapan ikan," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Gencar Berantas Ilegal Fishing, KKP Gandeng Satgas 115

Gencar Berantas Ilegal Fishing, KKP Gandeng Satgas 115

Bisnis | Senin, 05 Desember 2016 | 00:24 WIB

Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Bikin Ekspor Indonesia Kecil

Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Bikin Ekspor Indonesia Kecil

Bisnis | Minggu, 04 Desember 2016 | 23:41 WIB

Genjot Industri Perikanan, KKP Gandeng Denmark dan Norwegia

Genjot Industri Perikanan, KKP Gandeng Denmark dan Norwegia

Bisnis | Senin, 28 November 2016 | 13:44 WIB

Menteri Susi Akui Mutiara Bisa Jadi Sumber Ekonomi Baru Indonesia

Menteri Susi Akui Mutiara Bisa Jadi Sumber Ekonomi Baru Indonesia

Bisnis | Sabtu, 12 November 2016 | 10:16 WIB

Menteri Susi Butuh Interpol untuk Berantas Pencurian Ikan

Menteri Susi Butuh Interpol untuk Berantas Pencurian Ikan

Bisnis | Sabtu, 12 November 2016 | 10:10 WIB

KKP Beberkan Kasus 9 Kapal Pencuri Ikan di Benoa, Bali

KKP Beberkan Kasus 9 Kapal Pencuri Ikan di Benoa, Bali

Bisnis | Rabu, 09 November 2016 | 10:10 WIB

Ini Jurus KKP Untuk Memberantas Illegal Fishing

Ini Jurus KKP Untuk Memberantas Illegal Fishing

Bisnis | Rabu, 09 November 2016 | 09:44 WIB

Menteri Susi Percepat Penegakan Hukum Illegal Fishing

Menteri Susi Percepat Penegakan Hukum Illegal Fishing

Foto | Selasa, 08 November 2016 | 15:52 WIB

Indonesia Ajak Rusia Investasi di 20 SKPT Pulau-pulau Terluar

Indonesia Ajak Rusia Investasi di 20 SKPT Pulau-pulau Terluar

Bisnis | Selasa, 01 November 2016 | 15:07 WIB

Susi Klaim Kenaikan PDB dari Perikanan Tertinggi Dibanding Dulu

Susi Klaim Kenaikan PDB dari Perikanan Tertinggi Dibanding Dulu

Bisnis | Selasa, 01 November 2016 | 15:00 WIB

Terkini

Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April

Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:27 WIB

WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit

WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:20 WIB

Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini

Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18 WIB

Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:16 WIB

Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah

Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:55 WIB

Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi

Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:48 WIB

Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta

Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:38 WIB

ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok

ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:37 WIB

Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT

Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:31 WIB

Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:28 WIB