Suara.com - Memteri Koordinator Bidanv Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam kunjungannya ke Jepang beberapa waktu lalu.
Pada media briefing di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat (23/12/2016), ia mengatakan pembicaraan-pembicaraan dalam proyek kerjasama Pelabuhan Patimban dan proyel Masela hampir mencapai kesepakatan.
"Finalisasi Pelabuhan Patimban sudah masuk Bluebook (daftar rencana pinjaman/hibah luar negeri) Bapenas. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenhub dan Japan International Cooperation Agency untuk detail engineering sudah selesai dilakukan. Dari pihak Indonesia, Kementerian Perhubungan penyusunan Detail Engineering Design yang akan melibatkan BPPT, Pelindo dan pihak Jepang. Poyek ini nilainya cukup besar, mencapai 3,088 miliar dolar. Ini akan membuat ekonomi Jawa Barat akan tumbuh dengan bagus," ujar Luhut.
Terkait Proyek Masela, Luhut mengatakan proyek ini juga hampir mencapai kesepakatan. Menurut Menko Luhut, nantinya akan ada tiga proyek dalam proyek Masela ini.
"Kami masih tunggu perjanjian tertulisnya. Nanti akan ada proyek LNG, Petrokimia dan pabrik pupuk. Petrokimia dan pabrik pupuk belum pernah terpikirkan oleh kami sebelumnya. Ada dua masalah yang sudah bisa diselesaikan dalam kunjungan tersebut, yaitu kompensasi waktu dan peningkatan kapasitas produksi," katanya.
Luhut mengatakan pemerintah akan memberi tambahan kontrak kepada Inpex untuk Blok Masela selama 7 tahun, bukan 10 tahun seperti yang diminta oleh Inpex.
"Sampai sekarang itu mereka minta 10 tahun tapi kami melihat angka yang realistis 7 tahun," ujarnya.
Kerjasama Maritim Indonesia-Jepang yang ditandatangani pada kunjungan tersebut, sebenarnya adalah kelanjutan dari pembicaraan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Shinzo Abe tahun lalu.
“Kerjasama ini untuk meningkatkan ekonomi kelautan dan meningkatkan kerjasama antara Indonesia – Jepang dalam industri kelautan. Jepang sudah melihat peluang-peluang untuk melakukan investasi di Pulau Natuna Besar, di Natuna Timur untuk energi, dan di Sabang untuk pelabuhan. Mereka juga akan berinvestasi di Morotai".
Dalam pertemuan dengan wartawan tersebut, Menteri Luhut mengatakan bahwa pemerintah Jepang telah sepakat untuk membangun proyek kereta api semi-cepat Jakarta-Surabaya, dimana skema kerjasama pemerintah-swasta (PPP) termasuk salah satu altenatif yang dipertimbangkan.
Ia mengatakan, berdasarkan pandangan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, skema PPP dipilih karena nilai proyek tersebut sangat besar tetapi menurut UU jalur kereta api adalah aset milik negara,
"Karena itu, kami cari kombinasi itu agar tidak memberatkan APBN. Jepang juga sepakat dengan ini dan kami harap ini tinggal finalisasi," ujarnya.
TERPOPULER
