Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menggenjot Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) dengan memanfaatkan antara lain sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, misalnya dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Oleh karena itu, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro perlu keterlibatan swasta yang lebih besar dalam investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam perkembangannya, capaian financial close KPBU periode 2015-2016 mencapai Rp 63,86 triliun.
Menanggapi rencana Bambang Brodjonegoro, anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memuji kecerdasan beliau terkait PINA. Menurutnya, PINA akan menyelamatkan program-program pembangunan infrastruktur yang direncanakan Presiden Jokowi yang telah memulai pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran.
Dengan demikian, lanjut dia, PINA tidak tergantung dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN, dimana saat ini APBN sedang mengalami kontraksi akibat penerimaan pajak.
"PINA itu langkah yang cerdas yang menunjukkan pak Bambang sebagai seorang pemikir ekonomi yang bisa mencari jalan keluar terhadap kendala-kendala dalam keuangan negara," kata Misbakhun di sela-sela kegiatan reses di dapil Pasuruan, Sabtu (24/12/2016).
Menurut Misbakhun, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikirimkan ke DPR terkait PMN, disebutkan dalam audit tersebut menyisakan permasalahan serius dalam PMN yang selama ini sudah diprogram kan oleh Pemerintah.
Langkah PINA ini, menurut Misbakhun, harus makin diberi peluang dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas oleh presiden kepada menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas supaya dalam melaksanakan kebijakan tersebut, menteri itu mempunyai dasar penugasan yang tidak tumpang tindih dengan kewenangan-kewenangan yang lain.
"Hal ini mengingat peran strategis dari PINA untuk menyelamatkan pembangunan infrastruktur yang dicita-citakan pak Jokowi sebagaimana tertuang dalam Nawacita," tukas politisi Golkar itu.
TERPOPULER
