REGIONAL:
New Yogyakarta Internasional Airport yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta tidak lama lagi akan dimulai pembangunannya. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Direktur Utama Angkasa Pura I Danang S Baskoro, Sabtu (21/1/2017) telah menemui Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Usai pertemuan yang berlangsung tertutup Menhub Budi mengatakan New Yogyakarta Internasional Airport telah siap dibangun, "Dari segi teknis PT Angkasa Pura I (Persero) sudah melakukan persiapan-persiapan yang baik dari pembebasan tanah dan persiapan teknis lain," kata Menhub.
Lebih lanjut dikatakan Menhub rencananya Presiden RI Joko Widodo akan menghadiri acara groundbreaking yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Januari.
"Kami berdiskusi dengan bapak Sultan untuk rencana bapak Presiden datang menghadiri (groundbreaking) pada akhir bulan ini, tentang waktunya kami akan usulkan ke Presiden melalui Mensesneg," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama Menhub mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mendukung penuh rencana pembangunan New Yogyakarta International Airport, "Kementerian Perhubungan sangat mengapresiasi ketegasan, support dari bapak Sultan untuk project ini dan support ini bisa menjadi contoh provinsi lain, tanpa support pembangunan akan tersendat," ujar Menhub.
Pembangunan bandara baru di sebelah barat Yogakarta ini diharapkan akan dapat lebih mendukung Yogyakarta sebagai kota destinasi wisata setelah Bali.
Menhub meminta kepada PT Angkasa Pura I untuk dapat menyelesaikan pembangunan bandara ini lebiih cepat dari waktu yang telah ditentukan.
"Dalam kesempatan ini saya sampaikan proses ini seyogianya bisa dilaksanakan dengan baik dan kami telah mengamanahkan kepada PT Angkasa Pura I untuk dapat menyelesaikan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan sehingga menambah destinasi wisata di Yogyakarta," tegasnya.
Sementara itu Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan HB X menjelaskan pihaknya dan PT Angkasa Pura I telah berupaya melakukan pembebasan tanah.
"Kami bersama PT Angkasa Pura I telah berkoordinasi, dan memungkinan persoalan-persoalan sudah bisa kita selesaikan, dalam arti pembebasan (tanah) juga sudah kita lakukan," papar Sultan.
Ia berharap persoalan teknis lainnya tidak mengganggu proses pembangunan bandara.
Sedangkan Mensesneg Pratikno menyampaikan keinginan Presiden RI agar pembangunan infrastruktur yang sudah molor agar dapat segera diselesaikan.
"Presiden ingin agar pembangunan infrastuktur yang sudah lama, tidak molor harus segera dilakukan, semakin lama semakin banyak kehilangan kesempatan," ungkapnya.
Senada dengan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan HB X, Dirut PT Angkasa Pura I Danang S. Baskoro telah menyatakan kesiapannya untuk dimulainya pembangunan New Yogyakarta International Airport. Hal ini menurutnya dengan melihat Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang sudah melebihi kapasitas.
"Bandara Adisutjipto kapasitasnya jauh melebihi dari yang ada, akan lebih baik kalo Bandara Adisutjipto bisa ditingkatkan karena sudah tidak dapat dikembangkang maka alternatif lainnya pembangunan di Kulon Progo, tidak ada pilihan lain," kata Danang.
Pembangunan New Yogyakarta International Airport diharapkan dapat selesai pada Maret 2019. Dengan dibangunnya bandara baru di Yogyakarta ini dapat membuat Indonesia khususnya Yogyakarta lebih dikenal dunia.
Lahan New Yogyakarta International Airport Telah Siap 91 Persen
Pembayaran ganti kerugian lahan Paku Alam melalui penitipan (konsinyasi) di PN Wates melanjutkan proses penyelesaian pembebasan secara fisik lahan warga untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di mana porsi lahan Paku Alam ini sebesar 27% (160 ha) dari total luas lahan warga yang dibebaskan sebesar 587,2 ha.
Sementara itu, 58 persen lahan atau 340 ha sudah dibayar. Sedangkan 6 persen lahan atau sekitar 35 ha yang merupakan tanah milik instansi pemerintah berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial masih dalam proses pembayaran. Sisanya sebesar 9 persen merupakan lahan warga yang menolak dan masih dalam sengketa waris yang juga diproses melalui penitipan ganti kerugian (konsinyasi) di PN Wates.
Terkait tanah milik instansi pemerintah untuk fasilitas umumdan fasilitas sosial seluas 6 persen, saat ini sedang dalam penyelesaian antara Pemerintah Daerah Kulon Progo, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) DIY yang direncanakan selesai sebelum pelaksanaan peresmian pembangunan Bandara Internasional Baru Yogyakarta oleh Presiden Joko Widodo.
TERPOPULER
