REGIONAL:
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis Malam (26/1/2017). Rapat Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus tersebut di hadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, serta Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR lainnya serta dihadiri sebanyak 51 anggota Komisi V DPR.
Raker yang dimulai pukul 19.30 hingga berakhir tengah malam, membahas 3 hal penting yakni evaluasi capaian Kementerian PUPR Tahun 2016, penanganan Jembatan Cisomang, Cipapar, Ciputrapinggan dan ruas jalan Sadang, serta konsep Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA).
Dalam kesimpulan Raker yang dibacakan oleh Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan bahwa, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas realisasi keuangan APBN-P tahun anggaran 2016 hingga per-20 Januari 2017 telah mencapai 91,32% dan realisasi fisik 97,53 persen.
Terkait penanganan bencana banjir, Komisi V DPR mendesak Kementerian PUPR untuk meningkatkan kordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menangani penyebab permasalahan banjir yang sering terjadi, sehingga bisa ditangani secara komprehensif. Disamping itu, Komisi V DPR menerima usulan konsep RUU SDA dari Kementerian PUPR yang akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam menyusun usul inisiatif RUU SDA.
Sebelumnya dalam pemaparannya terkait capaian tahun 2016, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR membangun infrastruktur dalam rangka mendukung program prioritas nasional seperti ketahanan air dan pangan, konektivitas antar daerah, serta penyediaan perumahan dan permukiman.
Dalam mendukung ketahanan air dan pangan, capaian Kementerian PUPR pada tahun 2016 diantaranya 2 bendungan selesai yakni Bendungan Payaseunara di Aceh dan Bendungan Teritip di Kalimantan Timur. Sebanyak 24 bendungan masih dalam proses pembangunan dan 8 bendungan baru dimulai pembangunannya yakni Bendungan Way Sekampung, Ciawi, Leuwikeris, Cipanas, Sukamahi, Kuwil Kawangkoan, Ladongi dan Napun Gete.
Selain itu juga dilakukan pembangunan dan peningkatan sarana pengelolaan air baku sebesar 6,15 M3/detik, pengamanan pantai sepanjang 33,57 Km, pembangunan pengendali banjir sepanjang 228 Km, 38 buah Pengendali Lahar serta penyediaan air baku untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Bregas di Jawa Tengah.
Sementara untuk dukungan konektivitas, Kementerian PUPR pada 2016 telah membangun jembatan 6.967 m, melakukan peningkatan kualitas jembatan sepanjang 4.301 m, meningkatkan kapasitas jalan nasional sepanjang 1.156 kilometer, membangun jalan baru 567 kilometer dan jalan tol sepanjang 65 kilometer (44 kilometer dari pihak swasta dan 21 kilometer dari pemerintah). Pembangunan jalan dan jembatan termasuk di daerah perbatasan di Pulau Kalimantan, Pulau Timor dan Pulau Papua.
Tidak itu saja Kementerian PUPR juga telah menggantikan jembatan gantung yang rusak dengan jembatan gantung yang layak dan aman sebagai sarana penyeberangan masyarakat. Beberapa jembatan gantung yang telah dibangun yakni Jembatan Kali Cimamingkis, Jembatan Kali Senowo di Magelang, Jembatan Kaligaleh di Temanggung, dan jembatan gantung di Banten. “Hal ini perlu dilaporkan, karena kita tidak hanya membangun yang besar saja, akan tetapi yang kecil seperti ini perlu diperhatikan,”jelasnya.
Dibidang perumahan, program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 telah berhasil menambah pasokan rumah sebanyak 805.169 unit rumah. Untuk mendukung pengembangan kawasan pemukiman, Pemerintah membangun infrastruktur di permukiman kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), penyediaan air minum 3.780 liter/detik melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tersebar di sejumlah daerah, salah satunya adalah ditandatanganinya perjanjian pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) SPAM Umbulan.
Selain itu juga, Kementerian PUPR pada 2016 telah memulai tugas khusus pembangunan infrastruktur pendukung ASIAN Games ke-18 yang akan berlangsung pada tahun 2018. Infrastruktur yang dibangun yakni renovasi venues olahraga, pembangunan wisma atlet di Kemayoran, Jakarta dan Jakabaring, Palembang.
Tugas khusus lainnya adalah pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang semuanya dapat rampung pada akhir Desember 2016. “Sebagai Negara besar, Indonesia harus mengelola perbatasannya dengan baik dan disamping itu kita tentunya juga ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan dengan membangun pasar,” paparnya.
TERPOPULER
