REGIONAL:
Direktur Eksekutif Center off Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan bahwa langkah pemerintah mendorong konsorsium BUMN tambang untuk membeli saham 10,64 persen milik PT Freeport Indonesia bukanlah langkah yang tepat. Apalagi harga yang dipatok PT Freeport Indonesia senilai 1,7 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) menurutnya terlalu mahal.
Harga 1,7 miliar Dolar AS adalah harga yang disampaikan oleh PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia pada awal tahun 2016 lalu. Pemerintah sendiri, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersikeras bahwa harga yang pantas untuk saham tersebut adalah 630 juta Dolar AS. Harga ini mengacu Permen ESDM nomor 27 tahun 2013.
"Sehingga sampai habis dikeduk semua emas ditambang Freeport tidak akan pernah ketemu harga yang sesuai antara Pemerintah Indonesia dgn PT Freeport Indonesia," kata Yusri dalam keterangan resmi, Sabtu (18/3/2917).
Menurutnya, jangan pernah bermimpi indah bahwa Pemerintah Indonesia bisa menguasai saham sampai 51 persen agar bisa menjadi pemegang saham pengendali (PSP). Untuk membeli saham PT Freeport Indonesia senilai 10,64 persen saja tidak akan pernah bisa terealisasi.
"Jadi penguasaan saham mayoritas lebih mudah dan efisien melalui mekanisme pemberian izin usaha operasi produksi kepada konsorsium BUMN Tambang pada saat 2 tahun menjelang berakhirnya kontrak PT FI desember 2021. Cara ini seperti mekanisme penunjukkan Pertamina sebagai operator Blok Mahakam 2015, Blok Siak2013 dan Coastal Plain Pekanbaru tahun 2001," jelas Yusri.
Untuk tidak membuang waktu dan menjaga kepentingan nasional, maka penugasan pembangunan smelter kepada konsorsium BUMN tambang dianggap lebih realistis untuk dilaksanakan. Cara ini jauh lebih rasional dibandingkan pemerintah membenamkan uang sebesar 1,7 miliar Dolar AS hanya utk membeli saham sebanyak 10,64 persen.
"Apalagi sudah 4 tahun belakangan ini PT Freeport Indonesia tidak membayarkan devidennya kepada Pemerintah Indonesia atas saham 9,36 persen," tutup Yusri.
TERPOPULER