REGIONAL:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan dukungan dari kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya industri jasa keuangan untuk bersama-sama melakukan kegiatan edukasi keuangan dan menyediakan produk dan layanan keuangan yang mudah dan murah.
“Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan di tahun 2016 juga merupakan upaya bersama sama antara OJK dengan industri jasa keuangan dalam melakukan kegiatan edukasi keuangan serta pengembangan produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono di Medan, Sumatera Utara, Selasa (11/4/2017).
Hasil survei nasional literasi keuangan yang dilakukan OJK pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 67,82 persen (inklusi keuangan) masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan. Namun hanya 29,66 persen (literasi keuangan) penduduk yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan, sikap dan perilaku yang memadai dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.
Sementara tingkat literasi Provinsi Sumatera Utara sebesar 32,36 persen dengan tingkat inklusi sebesar 75,27 persen.
Pada tanggal 19 November 2013, Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai upaya menjadikan program peningkatan literasi keuangan berlangsung secara terstruktur dan sistematis.
Di bidang inklusi keuangan, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Peraturan Presiden tersebut menargetkan 75 persen masyarakat Indonesia telah menggunakan produk dan layanan keuangan di tahun 2019.
Sosialisasi dengan tema “Peran Industri Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia” dihadiri oleh sekitar 250 orang dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan masyarakat umum pada Selasa ini, di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan. Narasumber yang hadir pada sosialisasi yaitu dari OJK, Iskandar Simorangkir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kartono dari Perasuransian, dan Luhur Budiyarso Lulu dari Perbankan.
TERPOPULER
