Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan jika proyek Reklamasi Teluk Jakarta dibatalkan, maka kredibilitas pemerintah bakal dipertanyakan.
"Keppresnya itu dibuat oleh Presiden Soeharto, pulau-pulau tersebut sudah dibagi-bagi oleh Pak Harto tahun 1995. Kemudian 2008 Keppres nya itu dari Pak SBY, Pak Jokowi sebenarnya hanya mengeksekusi. Nah kalau tiba tiba diputuskan di depan ini, nanti kredibilitas pemerintah ini di mana. Tetapi, kalau ada yang salah ya kami perbaiki ramai-ramai. Orang sudah berinvestasi tiba-tiba dibunuh. Mana percaya orang kepada negeri kita nanti?," katanya pada acara temu wartawan di Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (23/5/2017).
Dari segi hukum, Menko Luhut mengatakan mungkin akan ada konsekuensinya. "Ini kan negara hukum, para pengembang pastilah akan menuntut," katanya.
Ia menambahkan reklamasi sudah dilakukan sejak dulu, dan memberi contoh, Ancol adalah salah satunya. Kebutuhan akan air bersih juga membuat reklamasi perlu dilakukan karena waduk Jatiluhur hanya mampu memasok 30 persen dari kebutuhan air bersih Jakarta.
Menko Luhut mengatakan, menurut studi Bappenas penurunan muka tanah di Jakarta diramalkan akan lebih cepat dari yang diperkirakan. Aliran sungai akan melawan gravitasi laut, sehingga aliran air akan kembali ke daratan. Ditambah lagi pemanasan global akan terus berjalan, dan menurut mereka benar karena banyak pulau - pulau karang kita itu sudah terendam.
Pemerintah masih melakukan studi lanjutan secara komprehensif dengan Kementerian PUPR dan Kementerian LHK untuk betul-betul kita menghindari kesalahan sekecil apapun dari proyek ini.
"Sekarang kita menghadapi masalah rob ini, penetrasi 20 kilo meter itu tidak bisa kita hindarkan, karena itulah kami juga masih berpacu dengan waktu. Selesai lebaran kami akan umumkan (hasil kajiannya). Kalau ada yang ingin ditanyakan datang saja.Tidak ada yang kami sembunyikan. Kami juga manusia bisa salah, kalau salah kami juga perbaiki, "ujarnya.
TERPOPULER
