Kementerian PUPR Kerjasama Insfrastruktur Dengan Timor Leste

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) Basuki Hadimuljono dan Menteri Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi (PUTK) Republik Demokratic of Timor Leste (RDTL) Eng Gastao Fransisco de Sousa menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan serta Pembangunan Kota dan Wilayah. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Timor Leste pada bulan Januari 2016 yang menegaskan kembali komitmen Indonesia sebagai mitra utama dalam pembangunan di Timor Leste serta dalam meningkatkan kerjasama di berbagai bidang.

Kerjasama kedua negara merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) yang menjadi salah satu agenda Nawa Cita dan telah dicantumkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019.

Nota kesepahaman yang ditandatangani diatas merupakan perpanjangan kesepakatan kerjasama antara kedua kementerian yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 10 April 2015 yang menyepakati diperlukannya amandemen MoU dengan memperluas lingkup kerjasama. “MoU baru telah mengakomodir beberapa perubahan, antara lain nomenklatur baru Kementerian dari kedua negara serta perluasan lingkup kerjasama dalam bidang perumahan dan pengembangan wilayah,” tutur Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Senin (10/7/2017).

Manfaat dari kerjasama yang selama ini terjalin sangat positif, seperti penugasan tenaga ahli dari Indonesia, pelatihan, pemagangan dan seminar/program alih pengetahuan serta pengalaman dalam memperkuat kemampuan Timor Leste dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pendampingan dalam penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria). Kerjasama tersebut juga diharapkan menjadi peluang kerjasama ekonomi antara pengusaha kedua negara (bussiness to bussiness).

“Kementerian PUPR juga telah mengirimkan tenaga-tenaga ahli nya sebagai advisor di bidang Pekerjaan Umum ke Timor Leste. Kini bahkan ditambah lagi dengan bidang perumahan. Dalam pembahasan tadi juga disampaikan kebutuhan untuk penguatan bidang regulasi dan NSPK di Timor Leste. Kami akan coba perkuat,” tambah Basuki.

Sebelumnya telah dilaksanakan kerjasama di bidang sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada SDM di Kementerian PUTK Timor Leste dan akan dilanjutkan dan dikembangkan dengan pelatihan bagi industri konstruksinya.

“Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi telah membina pekerja, mandor dan supervisor di bidang pertukangan maupun alat berat di Indonesia. Pembinaan tersebut juga bisa dimanfaatkan bagi kontraktor di Timor Leste. Kerjasama infrastruktur di kedua negara diharapkan dapat memberikan dampak yang saling menguntungkan dalam semangat persahabatan dan persaudaraan,” tambah Menteri Basuki.

Sementara itu, Menteri PUTK Timor Leste Eng Gastao Fransisco de Sousa mengungkapkan, perluasan kerjasama dengan menambahkan sektor perumahan dan pembangunan wilayah dan kota tersebut sangat penting bagi Timor Leste.

Pengelolaan Sungai Yang Melintasi Kedua Negara

Dalam lingkup kerjasama antara Indonesia dan timor Leste di bidang Sumber Daya Air, Menteri Basuki mengatakan bahwa kedua negara perlu memberikan perhatian atas pengelolaan sungai yang melintasi kedua negara, yakni Wilayah Sungai Noelmina yang melintasi Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Utara (Indonesia) dengan Distrik Oecussdi (Timor Leste) dan Wilayah Sungai Benanain yang melintasi Kabupaten Belu dan Malaka (Indonesia) dengan Distrik Cova Lima dan Bobonaro (Timor Leste).

“Ini harus dibicarakan lebih lanjut dalam penanganan wilayah sungai yang berbatasan tersebut sehingga saling menguntungkan bagi kedua negara maupun bagi keberlanjutan sumber daya airnya,” tambah Menteri Basuki.

Saat ini telah dibentuk Forum Joint Border Committee (Technical Sub Committee River and Water Management). Menteri Basuki berharap kedua negara dapat segera merumuskan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air yang meliputi aspek konservasi, aspek pengendalian daya rusak, dan aspek pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai tersebut melalui prinsip Integrated Water Resources Management (IWRM) yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di perbatasan dan mengoptimalkan pengelolaan batas negara sehingga mengurangi potensi konflik.

Dalam pertemuan tersebut Menteri Basuki didampingi oleh para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR, dan Direktur Asia Tenggara Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Denny Abdi. Turut hadir pada kesempatan tersebut Duta Besar RDTL untuk Indonesia Alberto X.P Carlos dan para pejabat Kementerian PUTK RDTL.