Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).
Rapat yang membahas percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara, Menko Politik Hukum dan HAM Wiranto, dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Dalam sambutan pembukaannya, JK menekankan daerah perbatasan harus memiliki fungsi sosial, ekonomi dan keamanan. Menurut JK, daerah perbatasan jangan hanya dipandang dari segi pembangunan fisik saja, melainkan juga jadi target dari pembangunan kesejahteraan pemerintah saat ini.
"Bukan hanya gerbangnya saja yang diberesi. Tetapi hubungan yang lebih luas yakni hubungan antara manusia dan ekonomi. Sehingga, seluruh masyarakat dapat merasakan pembangunan di perbatasan," kata JK.
Selain itu, JK juga menyoroti pembangunan gerbang perbatasan, JK mengatakan saat ini sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya dan menimbulkan efek positif karena masyarakat sekitar bisa menjadi lebih bangga.
Namun, lanjut JK ada satu yang harus dicermati dimana pihak penegak hukum harus ekstra mengamankan daerah perbatasan. Hal tersebut lantaran ada sejumlah perubahan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Barang bebas keluar masuk tanpa dikenakan bea masuk.
"Ada keleluasaan barang masuk tanpa perlu bea masuk. Itu perubahan yang harus dicermati. hanya tinggal menyempurnakan beberapa hal saja. Sehingga semangat Asean itu ada, tetapi juga kepentingan nasional bisa terjaga," ujarnya.
