Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi ikut menanggapi adanya pemanfaatan dana haji yang diwacanakan Presiden Joko Widodo untuk mendukung pembangunan infrastuktur di Tanah Air.
Ia mengatakan seharusnya Presiden Jokowi harus menanyakan kepada para calon jamaah haji sebelum menentukkan kebijakan terkait dana haji.
"Presiden harus bertanya kepada minimal 30 persen calon jamaah haji, apakah dananya rela dipakai untuk pembangunan infrastruktur," ujar Tulus di Kantor YLKI, Jalan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Tulus pun menyarankan pemerintah harus melakukan survei kepada calon jamaah haji untuk melihat sebagian besar pendapat calon haji apakah menyetujui kebijakan tersebut atau tidak.
"Lakukan jajak pendapat ke minimal 25-30 persen calon jamaah haji apakah dana haji nya boleh dipakai untuk itu apa nggak," kata dia.
Tulus mengaku tak setuju dengan keinginan Persiden Jokowi untuk memanfaatkan dana haji untuk bidang infrastruktur.
"Ya melanggar aturan (pemanfaatan dana haji). Makanya intinya kami menolak untuk dipakai untuk infrastruktur. Apalagi kita tahu jamaah haji atau umrah itu kan ibadah yang uangnya nggak boleh dipakai untuk main-main karena menyangkut riba dan lain-lain. Jadi harus dikelola secara syar'i, bisanl nggak infrastruktur itu masuk dalam kategori syar'i tadi," tandasnya.
Baca Juga: YLKI Kritik Kebijakan OJK Soal First Travel Setengah Hati
