Suara.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir, pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret tahun 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret tahun 2017.
"Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 di bulan Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414," demikian dikatakan Presiden dalam pidato kenegaraan Sidang Bersama DPR dan DPD, Rabu (16/8/2017).
Presiden mengatakan angka inflasi juga terkendali di tingkat 2,6 persen dari bulan Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan di bulan Mei 2017, yaitu menjelang bulan puasa, tercatat inflasi hanya sebesar 0,39 persen. Pertumbuhan ekonomi juga terus dijaga agar berkualitas dan berkeadilan.
"Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5 persen per tahun pada periode 2014-2016, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang, tapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Oleh sebab itu, pembangunan yang kita jalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota-kota, tapi untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau
terdepan, maupun kawasan perbatasan," kata Jokowi.
Jokowi ingin rakyat di perbatasan menjadi bangga menjadi bagian dari Warga Negara Republik Indonesia. Jokowi ingin rakyat di perbatasan merasakan kehadiran Negara melalui pembangunan Pos Lintas
Batas Negara di Motaain dan Motamasin, NTT, Skouw-Papua, Entikong-Kalimantan Barat, Aruk, Kalimantan Barat, dan Nanga Badau, Kalimantan Barat.
PLBN adalah beranda terdepan Indonesia yang diharapkan memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan menjadi lebih merata di seluruh pelosok negeri.
