Kabinet Kerja dibawah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah menetapkan 245 proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres 58 Tahun 2017. Dari 245 PSN tersebut, 151 diantaranya merupakan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dari jumlah tersebut sebanyak 4 proyek sudah selesai pembangunannya, yakni Bendungan Teritip dan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, Wini dan Aruk. Sebanyak 97 proyek dalam tahap kontruksi seperti Bendungan Gondang, Karian, Lolak, Jalan Tol Elevated Cikampek II, Tol Becakayu, dan SPAM Umbulan.
Sementara itu 50 proyek lainnya masih dalam tahap persiapan maupun tahap lelang, seperti Bendungan Pamukkulu di Sulsel, Tigadihadji di Lampung, bendungan Bener di Jateng, dan bendungan Temef di NTT, lalu ruas Tol Cikampek II sisi selatan, Cilacap - Yogya, dan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru.
"Salah satu syarat sebagai PSN, proyek tersebut harus sudah dimulai konstruksinya tahun 2018. Bila tidak, akan dikeluarkan dari daftar PSN. Ada 151 PSN yang menjadi tanggung jawab kita semua,’jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Rabu (30/8/2017)
Sebagian PSN lainnya sudah selesai namun tidak masuk dalam lingkup Perpres 58/2017 antara lain 6 bendungan (Rajui, Bajulmati, Nipah, Payaseunara, Titab, dan Jatigede), 4 PLBN (Skouw, Motaain, Motamasin dan Entikong) dan Jalan Tol Gempol-Pandaan.
Menteri Basuki juga menginstruksikan agar dilakukan pengalihan alokasi anggaran proyek infrastruktur yang belum lelang tahun 2017 untuk menambah pendanaan proyek infrastruktur yang dibiayai secara tahun jamak (multiyears) sehingga mempercepat penyelesaiannya, sekaligus mengurangi kebutuhan pendanaan proyek tersebut pada tahun 2018.
Disamping memacu kerja Kementerian PUPR dengan ritme rock and roll, Menteri Basuki meminta kepada pegawai Kementerian PUPR untuk menjauhi narkoba dan perilaku koruptif. “Semua harus mawas diri, kita perkuat iman kita untuk tidak berbuat tercela. Kita bekerja adalah sebagai ibadah dan untuk keluarga. Ingat itu,” kata Menteri Basuki.
Pada acara Raker tersebut Menteri Basuki juga menyerahkan buku kode etik dan prilaku Kementerian PUPR secara simbolis kepada para Pejabat Tinggi Madya untuk selanjutnya dijadikan panduan oleh seluruh pegawai.
Menteri Basuki menambahkan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya cepat tapi juga berkualitas. Selain itu semua Satker dan PPK harus benar-benar memperhatikan tertib waktu, tertib biaya, tertib administrasi dan tertib mutu. "Pekerjaan harus cepat selesai, progres penyerapan keuangan juga baik, dan semua pelaksana selamat."
Raker yang di buka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengangkat Tema : “Satu Hati, Satu Pikiran Dan Satu Langkah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur PUPR Untuk Negeri". Disamping melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan persiapan tahun 2018, dalam Raker tersebut juga diberikan pembekalan untuk memberikan motivasi untuk bekerja dengan hati.
Turut hadir sebagai narasumber dalam Raker tersebut yakni Founder and Chairman of Markplus Hermawan Kertajaya dengan materi WOW Leadership and Branding Dalam Pembangunan Infrastruktur. Dalam pesannya, Hermawan mengatakan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat, tak hanya cukup dengan melaksanakan standar operasi prosedur (SOP) namun diperkuat dengan nilai-nilai (values) yang menjadi corporate culture PUPR.
Pembicara lainnya adalah Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto yang membawakan materi pembangunan Infrastruktur PUPR Dalam Prespektif Bareskrim Polri, serta Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Didik Choiroel dengan materi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian PUPR.
Kabareskrim Ari Dono menekankan pentingnya komunikasi antara pimpinan PUPR dengan Polri dalam rangka pencegahan dan pengawasan bersama, sehingga proyek dapat selesai dengan baik dan memberikan manfaat layanan kepada masyarakat yang optimal.
Sekjen PUPR Anita Firmanti saat membuka pelaksanaan Raker mengatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama program pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing global serta mempercepat pertumbuhan juga mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Komitmen pemerintah merealisasikan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari anggaran Kementerian PUPR yang pada tahun 2017 mendapat alokasi sebesar Rp 104,3 triliun, meningkat menjadi Rp. 106,9 triliun pada tahun 2018 sekaligus merupakan anggaran terbesar diantara Kementerian/Lembaga.
"Besarnya anggaran tersebut merupakan refleksi dari kepercayaan publik yang tinggi dan tantangan yang besar kepada seluruh insan Kementerian PUPR untuk kerja bersama menjalankan amanah yang diberikan,” jelasnya.
TERPOPULER
