Bangun Pulau-pulau Terluar, Susi Pudjiastuti Gandeng Jepang

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu dengan Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, pada Rabu (6/9/2017). Dalam pertemuan tersebut keduanya membicarakan pembangunan pulau-pulau terluar dan promosi perikanan di Indonesia, menyambut peringatan 60 tahun kemitraan Indonesia – Jepang, 2018 nanti.

Indonesia dan Jepang menyatakan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis berdasarkan kerja sama yang saling menguntungkan dan bersahabat. Hal ini sebagai tindak lanjut kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ke Indonesia pada Januari 2017, disusul kunjungan Menteri Susi ke Jepang pada April dan Agustus lalu.

“Kerja sama ini akan dilakukan dalam rangka memastikan pembangunan di bidang perikanan dan juga keamanan laut, termasuk free navigation di wilayah laut Indonesia. Di mana dalam kerja sama ini Jepang akan memberikan hibah pembangunan 6 lokasi (Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa, dan Biak) fisheries community atau fasilitas perikanan terintegrasi di 6 lokasi dan juga coastal radar terutama di 6 lokasi di wilayah pulau terluar ini,” ungkap Menteri Susi.

“Saya berharap pembangunan 6 pulau terluar ini nantinya akan dibantu lagi menjadi 60 pulau terluar. Saya harapkan ini nanti menjadi PR kita bersama. Tentu ini nanti menjadi PR yang saya titipkan kepada Mr. Izumi untuk disampaikan kepada perdana menteri dan pemerintah Jepang. Jadi dari 6 ditambah 0 di belakang,” jelas Menteri Susi.

Menteri Susi berpendapat, jika Indonesia memiliki 60 coastal radar yang tersebar di pulau-pulau terluar Indonesia, laut Indonesia akan aman, dan hal ini juga akan dirasakan manfaatnya oleh negara-negara Asia lainnya.

Tak hanya membantu pembangunan infrastruktur di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar Indonesia, menurut Menteri Susi, Jepang juga akan membantu pengembangan teknologi satelit yang telah dimiliki KKP. Dengan bantuan tersebut diharapkan, sistem satelit KKP di Bali bisa menjadi suatu sistem terbuka, sehingga Indonesia tak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan data dan rekaman kelautan dan perikanan.

“Kerja sama ini menjadi sangat penting untuk kedua negara karena ini adalah satu penghormatan dari Jepang kepada Indonesia dan juga dari Indonesia kepada Jepang, sebagai sesama negara di wilayah Asia yang sama-sama menghormati kedaulatan masing-masing. Kita juga bekerja sama membangun community development untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat di wilayah regional kita,” tambah Menteri Susi.

Menteri Susi menilai, sebagai salah satu negara terdepan dalam bidang perikanan, sudah selayaknya Indonesia menjalin kerja sama yang baik dengan Jepang. “Saya berharap Jepang akan bisa meng-encourage perusahaan-perusahaannya, mendirikan pabrik-pabrik pengolahan ikan di Indonesia atau pun mengelola aquaculture di Indonesia. Saya yakin Jepang akan menjadi salah satu partner strategis kita di bidang perikanan,” harap Menteri Susi.

Pada kesempatan yang sama, Izumi menyatakan bahwa Jepang sangat menghargai peran aktif Indonesia yang berkontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan kawasan dan global. Untuk itu, kedua belah pihak telah menyepakati beberapa paket kerja sama.

“Pentingnya poros maritim dunia dianjurkan Presiden Joko Widodo, Jepang bekerja sama yang erat dengan Indonesia, dan mempertimbangkan kesempatan kerja sama dengan kecepatan luar biasa. Kami melaksanakan dengan cepat dan berurutan dari proyek yang tersedia dengan menggunakan berbagai upaya termasuk kerja sama pendanaan dan kerja sama teknologi, ” ungkap Izumi.

Izumi mengungkapkan, dalam waktu dekat, pemerintah Jepang melalui Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan Jepang akan berkunjung ke Indonesia untuk melakukan survey terkait pelaksanaan kerja sama ini.

“Dan mengenai kerja sama di bidang satelit, karena sistem yang digunakan Indonesia bersifat sangat tertutup, saya mengusulkan agar Indonesia dapat menggunakan jatah lebih banyak data dengan beban yang lebih kecil. Dan untuk informasi saya mengusulkan menggunakan sistem satelit yang baru,” ungkap Izumi.

Kedua negara menyadari pentingnya memperkuat infrastruktur, meningkatkan keselamatan, dan mempromosikan industri maritim kawasan, termasuk pembangunan pulau-pulau terluar sebagai salah satu pilar penting dalam meningkatkan hubungan kerja sama bilateral. Hal ini sejalan dengan kepentingan kedua negara untuk memelihara dan mempromosikan laut yang bebas, terbuka, dan stabil untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan dan masyarakat internasional sebagai negara maritim.

Untuk itu, Indonesia dan Jepang sepakat untuk menjalin kerja sama di beberapa bidang, seperti ekonomi, termasuk investasi dan perdagangan produk perikanan; pemberantasan IUU Fishing dan fisheries crimes; dan pengembangan kapasitas di bidang kelautan dan perikanan; serta penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Selain itu, kerja sama juga akan dilakukan dalam konstruksi kapal pengangkut ikan untuk memperlancar konektivitas produk perikanan dari pulau-pulau terluar ke pasar; peningkatan kemampuan pengawasan perikanan di sekitar enam pulau terluar dengan menggunakan teknologi Jepang; konstruksi kapal-kapal pengawas dan kapal serbaguna (multipurpose); dan penyusunan proyek kelautan dan perikanan dengan menggunakan teknologi antariksa.

Tak ketinggalan, Indonesia dan Jepang akan membentuk business matching guna memfasilitasi dan memperluas kerja sama kedua negara. Jepang juga akan memberikan dukungan teknis untuk rehabilitasi Pelabuhan Perikanan Jakarta (Muara Baru) dan Pasar Grosir Ikan, termasuk penyusunan rencana pengembangan jangka pendek/menengah Muara Baru.

Rencana kerja sama ini akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan tingkat tinggi musim gugur nanti untuk memastikan komitmen para pemimpin dan pemerintah kedua negara.