Tiga tahun pemerintah menjalankan reformasi birokrasi, ternyata belum cukup bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menggaet lebih banyak investasi ke Tanah Air.
“Karena,menjalankan usaha di Indonesia, frustrasinya masih lebih banyak dibanding di negara lain. Masih banyak pengusaha yang mengeluh soal urus izin di Indonesia,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong di kantor Staf Kepresidenan,Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).
Menurut Tom aparatur negara lebih senang mengatur apa yang seharusnya tidak perlu diatur. Lembong menyebut, ada lebih dari 43 ribu peraturan di seluruh sektor industri yang harus dilalui investor bila ingin menanamkan modal di Indonesia.
Bahkan lanjut Tom, banyaknya aturan yang tidak perlu, ia menilai Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara hukum, namun negara peraturan.
“Karena kita mau mengatur semua, jadi tidak teratur. Seharusnya kita mengatur saja yang harus diatur. Kalau nggak perlu diatur ya enggak usah. Jangan buang-buang waktu dengan hal itu," kata dia.
Selain itu, persoalan data dan koordinasi antar Kementerian atau Lembaga dan pemerintah daerah juga kerap dikeluhkan investor.
“Izin banyak, tapi tidak ada isi, hanya formalitas sehingga jadi sering menghambat. Termasuk data dan koordinasi yang sering bikin frustrasi investor," katanya.
Oleh sebab itu, BKPM akan terus melanjutkan reformasi karena masih banyak sekali pekerjaan rumah. Antara lain, layanan, izin investasi tiga jam di PTSP Pusat, Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi, dan percepatan proses pabeanan impor barang modal.
TERPOPULER
