REGIONAL:
- Pakar keamanan siber Ibnu Dwi Cahyo menduga mantan Kapolri Listyo Sigit menyadap Presiden Prabowo Subianto.
- Penyadapan tersebut dicurigai menggunakan perangkat lunak canggih luar negeri seperti Pegasus karena metode LIMS dinilai tidak cukup.
- Ibnu menyatakan perlunya penyelidikan mendalam guna mengusut kepemilikan dan asal-usul perangkat lunak spionase tersebut di Indonesia.
Suara.com - Pakar keamanan siber Ibnu Dwi Cahyo menduga kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit sebagai tersangka dilakukan menggunakan alat canggih produksi luar negeri.
Konstruksi perkara menyebutkan Listyo diduga memerintahkan anak buahnya menyadap presiden melalui metode Lawful Interception Management System (LIMS).
Ibnu mencurigai penyadapan tersebut tidak cukup jika hanya menggunakan LIMS. Menurutnya, ada sistem yang lebih canggih untuk meretas proteksi siber RI 1.
"Saya yakin ini bukan LIMS. Tetapi ini Pegasus atau semacamnya," kata Ibnu dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Jumat (13/11/2026).
Menurut Ibnu, apabila ingin mengorek data presiden secara mendalam, LIMS tidak cukup efektif untuk melakukan hal tersebut.
Apalagi, penggunaan LIMS juga harus melalui perizinan dari pengadilan negeri setempat.
"Dan yang bisa didapatkan hanya telepon, kegiatan telepon ke mana saja, lalu juga lokasi datanya SMS. Tidak akan bisa mendapatkan hal-hal lain, misalnya percakapan di Whatsapp, di Telegram, di Signal. Karena itu semua harus ada akses ke ponsel," jelas Ibnu.
Karena itu, Ibnu mencurigai penyadapan yang dilakukan mantan Tribrata-1 tersebut menggunakan Pegasus. Pasalnya, sistem itu dapat menyusup ke perangkat komunikasi korban tanpa perlu mengeklik apa pun atau melalui metode zero-click.
"Jadi seberbahaya itu Pegasus atau software semacamnya," tambah dia.
Ibnu berpendapat perlu ada penyelidikan mendalam untuk mengusut kepemilikan perangkat lunak tersebut.
Pasalnya, produsen Pegasus, NSO Group, melayani transaksi hanya dengan metode business-to-government. Karena itu, perlu didalami lembaga negara mana yang memiliki perangkat canggih tersebut.
"Tapi kalau di Indonesia nanti tidak ditemukan dalam misalkan 2 atau 3 terakhir penjualan Pegasus ke aparat yang ada di Indonesia, nah, ini dapatnya dari mana? Apakah dari luar negeri? Kalau dapatnya dari negeri, masalahnya bisa lebih serius," ungkap dia.
Reporter: Alif Bintang
TERPOPULER