Menteri PUPR: yang Minta Uang dari Kontraktor, Saya Pecat!

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Pembangunan infrastruktur membutuhkan banyak tenaga ahli. Saat ini, total tenaga kerja konstruksi mencapai 8,2 juta orang, dimana baru 9 persen atau sekitar 700 ribu orang yang memiliki sertifikatsi keahlian. Kompetensi tenaga kerja konstruksi akan terus kami tingkatkan,” kata Basuki, dalam pembekalan kepada 1.800 calon wisudawan program Sarjana dan Diploma UGM dari berbagai fakultas, di Graha Saba, Kampus UGM Yogyakarta, Selasa (21/11/2017).

Selain Basuki, hadir sebagai narasumber adalah praktisi public speaking, Robby Alfino dan Rektor UGM, Panut Mulyono.

Menurut Basuki, di Kementerian PUPR, para insan muda PUPR akan lebih dulu ditugaskan dalam proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia hingga pelosok.

“Anak muda PUPR saya “jemur” di lapangan. Untuk memenangkan  kompetisi kehidupan ke depan yang keras, kita harus siap dan lebih keras menghadapinya,” kata laki-laki yang sudah merasakan kerasnya 37 tahun bekerja di lapangan.  

Ia menambahkan, kelulusan bukanlah akhir belajar, namun awal menggali kapasitas diri.

“Kuncinya, jangan pernah meninggalkan almamater. Jangan jauh dari almamater, karena dari kampuslah Anda bisa meningkatkan kemampuan diri. Jangan lelah untuk belajar, karena dengan keyakinan dan doa pasti akan berhasil,” kata Menteri Basuki.

Kapasitas yang dimaksud adalah kompeten, integritas, inovatif dan profesional.

“Kalau di PUPR, saya punya motto berani, kuat, dan berjiwa seni. Berani kalau kita kompeten. Kalau tidak kompeten, kita tidak akan berani berhadapan dengan konsultan asing, karena  minder. Integritas juga harus dipegang menjadi nilai dimanapun kita berperan,” jelas Menteri Basuki.

Basuki juga berpesan agar jangan bercita-cita menjadi menteri atau pejabat, namun bercita-citalah menjadi orang yang dibutuhkan, yang artinya harus memiliki kompetensi. Profesional adalah tahu apa yang harus dikerjakan. Kejujuran profesional harus dijunjung tinggi.

Tak lupa, Basuki juga menekankan untuk menghindari korupsi.

“Kalau ada yang meminta atau menerima uang dari kontraktor dan konsultan, akan saya pecat,” jelasnya.

Menurutnya, kepemimpinan yang kuat fokus pada apa yang dikerjakan, seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo yang mengalihkan subsidi BBM untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur.

“Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah saat ini semata-mata untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara lain, agar bisa bersaing,” katanya.

Kompetisi sekarang bukan lagi antara yang besar dengan kecil, tapi antara yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik kualitasnya. Kebijakan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan, menjadikan Indonesia sebagai pasar jasa konstruksi terbesar di ASEAN dan ke-4 di Asia, dengan nilai US$ 267 miliar yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku konstruksi nasional.

Untuk mendorong kontraktor swasta nasional semakin kompetitif, Basuki telah meminta BUMN untuk tidak mengerjakan proyek infrastruktur di bawah Rp100 miliar, supaya bisa memberikan ruang bagi kontraktor swasta nasional untuk berkembang.  Pada kesempatan tersebut, Basuki didampingi oleh Dirjen Sumber Daya Air, Imam Santoso, Kepala BPSDM, Loly Martina Martief, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Tri Bayu Adji, dan Kepala Biro Komunikasi Publik, Endra S. Atmawidjaja.