Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Hal tersebut lantaran, bencana hidrometeorologis yang diakibatkan oleh cuaca antara lain kebakaran hutan, El Nino dan banjir, telah banyak mengganggu kelancaran pembangunan negara sejak lampau.
“BMKG bisa membantu kita bukan hanya dalam hal pembangunan infrastrukturnya saja, tapi juga operasionalnya," kata Basuki dalam diskusi digedung BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).
Basuki menjelaskan, BMKG akan bertugas memberikan pertimbangan kepada PUPR mengenai bencana seperti gempa, banjir, angin siklon, maupun puting beliung saat atau sebelum infrastruktur tersebut dibangun. Pasalnya, BMKG telah memiliki data-data titik bencana secara lengkap dan tersebar diseluruh wilayah di Indonesia.
“Misalnya data yang dibutuhkan dari segi cuaca, seperti cuaca ekstrem, perkiraan musim, baik hujan, kemarau, prediksi banjir, kekeringan, hingga prediksi guncangan tanah yang diakibatkan gempa bumi. Semua data tersebut dibutuhkan untuk menjaga keamanan misalnya untuk proyek bendungan agar bisa beroperasi dengan lancar,” ujarnya.
Data menunjukan, bencana alam terkait cuaca sudah banyak merugikan negara sejak lama, khususnya dalam hal pembangunan. Tercatat, El Nino pada 2015 menyebabkan kerugian mencapai Rp 250 triliun, atau setara dengan 0,2 persen PDB nasional.
Tahun 2017, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 787 bencana banjir, 716 puting beliung, 716 tanah longsor dan 614 kebakaran hutan.
Akibatnya sejumlah 47.442 unit bangunan rumah rusak, 365.194 terendam banjir, 2.083 unit bangunan fasilitas umum rusak (1.272 fasilitas pendidikan, 898 peribadatan dan 113 kesehatan). Tercatat 377 korban jiwa, 156 orang di antaranya karena longsor dan 168 luka-luka.
Baca Juga: Menteri PUPR Beberkan Sebab Minimnya Infrastruktur di Indonesia
