REGIONAL:
Suara.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Aceh pada 14–16 November 2026. Peringatan ini menyusul terpantau dua bibit siklon tropis, yakni 92B di Teluk Benggala dan 96S di Samudra Hindia barat Sumatra, yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah wilayah.
Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan lebat hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, dan Subulussalam. Adapun hujan dengan intensitas sedang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Banda Aceh, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue.
Sejalan dengan potensi ancaman tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat kesiapsiagaan dengan memastikan seluruh unsur terkait memahami risiko bencana di wilayah masing-masing.
“Para bupati dan wali kota di wilayah yang berpotensi terdampak perlu diberi tahu. BPBD provinsi, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, dan logistik Bulog agar siaga tanpa memicu kegaduhan dan keresahan masyarakat,” pesannya melalui keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Masyarakat juga diimbau tetap tenang, tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan cuaca dan arahan resmi dari instansi berwenang.
Ancaman cuaca ekstrem ini perlu diwaspadai mengingat Aceh masih menghadapi potensi banjir susulan pascabencana November 2025. Tito sebelumnya mengungkapkan telah terjadi 41 kejadian banjir susulan, termasuk tanah longsor, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang April–Oktober 2026.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137 yang terdampak (di tiga provinsi),” ujarnya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Percepatan penanganan akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai ujung tombak, didukung Pemda, TNI, Polri, serta pihak lainnya. Pemda juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah diberikan untuk mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.
Selain normalisasi sungai, Tito menegaskan pentingnya operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah pencegahan. "Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalaupun ada [curahnya] minimal," jelasnya.
Tito juga mengingatkan pentingnya memastikan ketersediaan sarana dan prasarana apabila banjir kembali terjadi. Pemda dapat kembali menetapkan status tanggap darurat jika bencana susulan berdampak luas. Langkah tersebut memungkinkan percepatan penggunaan anggaran dan penanganan darurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. ***
TERPOPULER