Suara.com - Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menaikkan tarif baja dan alumunium yang masuk ke dalam negaranya, masing-masing sebesar 25 persen dan 10 persen, mengguncang dunia perekonomian global.
Presiden Trump, yang saat ini banyak diterpa berbagai masalah domestik, seperti terkait kasus kolusi Rusia dalam Pemilu AS dan dugaan perselingkuhan dengan bintang film porno, menyatakan kebijakan menaikkan tarif itu merupakan upaya untuk melindungi industri dalam negeri Amerika.
Trump yang dikenal berasal dari keluarga konglomerat properti itu sepertinya lupa, bahwa baja dan alumunium impor banyak digunakan oleh beragam manufaktur AS.
Bila tarif dikenakan tinggi, maka berbagai bidang usaha yang banyak menggunakan baja dan alumunium akan berpotensi menaikkan harga produk mereka.
Akibatnya, kenaikan harga dapat berujung kepada meroketnya inflasi di tengah-tengah masyarakat AS yang kondisi ekonominya masih belum sepenuhnya pulih.
Wajar bila reaksi negatif datang dari berbagai ujung dunia, bahkan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita juga mengingatkan agar Amerika Serikat dapat melakukan perdagangan secara bebas dan adil, serta jangan melakukan hal yang berpotensi memicu perang dagang di tingkat internasional.
Perang dagang global dapat terjadi bila berbagai negara melakukan tindakan balasan dengan menaikkan tarif impor dari Amerika Serikat. Bila hal ini merajalela, maka harga beragam produk konsumsi bisa meningkat, yang akibatnya menggerus daya beli dan melemahkan ekonomi global.
Meski demikian, dapat diakui pula bahwa efek kebijakan kenaikan tarif AS itu relatif tidak berdampak besar kepada Indonesia karena berdasarkan data dari BPS, tercatat ekspor besi baja ke Amerika Serikat pada 2016 sebesar 43,7 juta dolar AS, atau di bawah dua persen dari total kebutuhan negara tersebut. Sementara ekspor alumunium Indonesia hanya sebesar 116 ribu dolar AS.
Untuk itu, pemerintahan Republik Indonesia selain fokus dalam melakukan pemerataan untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, seperti telah dicanangkan pemerintah, juga harus fokus untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Ketua Departemen Keuangan dan Perbankan DPP PKS Ecky Awal Mucharam menyatakan, jika pertumbuhan ekonomi tetap rendah, maka tidak mungkin untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang lebih cepat.
Ecky mengingatkan beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi memiliki tendensi melambat, karena perlambatan konsumsi rumah tangga akibat penurunan daya beli.
Untuk itu, ujar dia, akan sulit mencapai target pertumbuhan tinggi, jika pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan yang menahan rakyat untuk meningkatkan konsumsi mereka, seperti kebijakan untuk menaikkan BBM.
Apalagi, lanjutnya, konsumsi rumah tangga Indonesia itu, sebagian besar golongan menengah ke bawah, yang bagi mereka bila terjadi tekanan harga seperti kenaikan harga BBM mengakibatkan dapat tergerusnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Ia mengemukakan, beberapa laporan BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga rata-rata di bawah 5 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi, padahal, peranannya mencapai 55 persen terhadap Produksi Domestik Bruto (PDB).
Pertumbuhan Kredit Sedangkan di sektor finansial, Bank Indonesia melalui surveinya memperkirakan penyaluran kredit perbankan akan bertumbuh lebih baik pada kuartal I-2018 dibanding periode yang sama 2017 karena penurunan suku bunga kredit dan mulai meredanya risiko penyaluran pembiayaan.
TERPOPULER
