Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni tol laut dinilai belum berjalan sesuai harapan.
"Program tol laut sasarannya untuk mengatasi hambatan konektivitas antarkota dan antardaerah, tapi realisasinya belum berjalan optimal," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin (16/4/2018).
Bambang merujuk pada data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bahwa realisasi muatan tol laut pada 2017 mencapai 212.865 ton atau 41,2 persen dari target 517.200 ton, sedangkan realisasi muatan baliknya hanya 20.274 ton atau 3,9 persen.
Politisi Partai Golkar ini, mendorong Kemenhub segera membuat regulasi teknis yang berkaitan dengan implementasi program tol laut, guna menghindari tumpang tindih perizinan sekaligus mempermudah arus masuk dan keluar barang di pelabuhan.
Bambang juga meminta Kemenhub mengoptimalkan daya angkut kapal, khususnya muatan balik dari Indonesia bagian timur, caranya dengan menyalurkan kapal-kapal perintis yang mampu menjadi penghubung ke kapal besar.
"Ini demi menciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok," katanya.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu berharap, Kemenhub dapat menugaskan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) agar bersinergi dengan kapal perintis milik daerah dalam menyukseskan program tol laut.
"Tujuannya memangkas biaya tinggi dan juga mempermudah pengiriman barang lewat laut," katanya.
Bambang menambahkan, hal lain yang perlu dilakukan Pemerintah untuk menyukseskan program tol laut, adalah memperbaiki infrastruktur pendukung dan moda transportasi darat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Program pendukung yang harus dilakukan Pemerintah secara cepat, kata dia, adalah penyiapan gudang penyimpanan, truk-truk pengangkut, supermarket, serta sumber daya manusia (SDM) bongkar muat.
Bambang meyakini, ketersediaan infrastruktur akan lebih menjamin kelancaran distribusi komoditas, sehingga berdampak pada berkurangnya disparitas di masyarakat. (Antara)
