Pemerintah Diminta Percepat Implementasi Perpres Logistik Biar RI Tak Kalah Saing

Suara.com - Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional dinilai menjadi momentum penting untuk mempercepat reformasi struktural sektor logistik Indonesia.

Implementasi Perpres Logistik Nasional tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar moda, meningkatkan efisiensi distribusi, serta mendorong daya saing Indonesia dalam perdagangan dan rantai pasok global.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menempatkan penguatan ekosistem logistik sebagai agenda strategis nasional.

Namun, keberhasilan Perpres Logistik ini dinilainya bakal amat ditentukan oleh konsistensi implementasi, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi aktif dunia usaha.

“Perpres 41 Tahun 2026 merupakan momentum transformasi untuk membangun rantai pasok yang lebih efisien, tangguh, dan terintegrasi. Kita tidak cukup hanya membangun pelabuhan, jalan tol, bandara, atau kawasan industri. Infrastruktur tersebut perlu didukung oleh regulasi yang selaras, proses layanan yang sederhana, dan pemanfaatan teknologi, serta keterhubungan antar pelaku dalam sebuah ekosistem rantai pasok,” ujar Yukki, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, Indonesia menghadapi tantangan persaingan pada sektor logistik dan rantai pasok yang semakin ketat terutama dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang terus memperkuat infrastruktur, kemudahan perdagangan, serta integrasi layanan logistik mereka.

Berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) World Bank tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-63 dengan skor 3,0, turun dari peringkat ke-46 dengan skor 3,18 pada tahun 2018.

“Kita harus menyadari bahwa persaingan logistik saat ini bukan lagi sekadar persaingan antar-perusahaan, tetapi persaingan antar-ekosistem dan antar-negara. Investor global dan pelaku perdagangan internasional akan memilih negara yang mampu memberikan kepastian, efisiensi biaya, kecepatan pelayanan, dan keandalan rantai pasok,” papar dia.

Untuk memastikan implementasi Perpres berjalan efektif, Yukki mengungkapkan sejumlah langkah kebijakan. Pertama, memperkuat koordinasi dan tata kelola lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, dengan pembagian peran, target, dan mekanisme evaluasi yang jelas.

Kedua, menyelaraskan regulasi dan prosedur di simpul penting rantai pasok logistik mulai dari pelabuhan, bandara, kepabeanan, pergudangan, hingga transportasi darat, agar tidak menimbulkan proses berulang maupun biaya yang tidak perlu.

Dalam konteks ini, pengembangan pelabuhan seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Patimban, Makassar, Belawan, Batam, serta berbagai simpul logistik lainnya harus saling terhubung.

Ketiga, mempercepat integrasi data dan digitalisasi layanan logistik melalui interoperabilitas sistem, penerapan standar data, serta perluasan layanan yang dapat ditelusuri dari hulu ke hilir.

Keempat, mendorong penguatan konektivitas multimoda dan konsolidasi muatan, termasuk peningkatan akses dari dan menuju pusat produksi, kawasan industri, serta wilayah Indonesia Timur agar dapat menekan terjadinya imbalance cargo.

Kelima, melibatkan asosiasi dan pelaku usaha dalam penyusunan standar, uji implementasi, dan evaluasi kebijakan agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan operasional.

Lebih lanjut, Yukki juga menekankan pentingnya ukuran keberhasilan yang berorientasi pada dampak. Evaluasi sebaiknya tidak hanya mengukur pembangunan infrastruktur atau penerbitan aturan, tetapi juga perubahan biaya logistik, waktu tempuh, ketepatan pengiriman, keterlacakan, serta kualitas layanan.

Ia menilai indikator yang transparan akan membantu pemerintah dan industri mengidentifikasi hambatan sekaligus menjaga akuntabilitas pelaksanaan.

“Dunia usaha siap menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan agenda ini. Dengan kolaborasi yang konsisten, kebijakan yang memberikan kepastian, serta evaluasi berbasis kinerja, penguatan logistik nasional dapat memberi manfaat nyata bagi industri, UMKM, dan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah rantai pasok yang lebih kompetitif dan merata, sehingga produk Indonesia semakin mampu bersaing di pasar global,” jelasnya.