Suara.com - Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan beredarnya rekaman percakapan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang diduga membahas fee proyek.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah angkat bicara terkait percakapan salah seorang pembantunya di kabinetnya itu. Sayangnya, komentar Presiden Jokowi dianggap masih belum tegas.
"Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas," kata Presiden Joko Widodo singkat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018) kemarin.
Sikap Joko Widodo itu menuai kritik dari Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Kata Mamit, Joko Widodo seharusnya jangan terkesan menghindari pertanyaan itu.
Presiden Joko Widodo diminta segera turun tangan dalam skandal percakapan Rini dan orang nomor satu di PLN yang sudah berujung melahirkan wacana sebuah pansus di DPR.
"Presiden memang harus ikut turun tangan, dia harus membuat semuanya lebih clear, sekarang kan masih abu-abu," kata Mamit saat dihubungi.
Ini tahun politik, semua isu pun bisa dibuat jadi barang panas. Setelah kemunculan rekaman itu, di tengah masyarakat kini bermunculan banyak persepsi. Presiden Joko Widodo jangan sampai membiarkan persepsi yang muncul semakin liar.
"Kalau dibiarkan begitu saja, persepsi masyarakat bisa bertanya dengan kinerja Jokowi. Dan ini bisa memberatkan PLN juga Pertamina," lanjut Mamit.
Terkait Ari Soemarno, Mamit mengakui kalau sosok kakak kandung Rini Soemarno itu punya nama besar di sektor migas negeri ini. Ari, kata Mamit, hingga sekarang juga masih punya pengaruh luar biasa.
Baca Juga: Polri Belum Terima Laporan Menteri BUMN dan Dirut PLN
"Kalau bicara pengaruhnya dia di Pertamina, kita harus akui masih ada orang-orang dia itu. Jadi secara sosok dia itu, AS (Ari Soemarno) orang yang cukup berkuasa dan berpengaruhlah di Pertamina," ucap Mamit.
"Cuma sekarang bagaimana pengaruh itu digunakan untuk kepentingan baik Pertamina maupun PLN. Apalagi sekarang dia itu di BUMN," Mamit menambahkan.
