Suara.com - Manajemen PT. Garuda Indonesia Tbk akhirnya memberi tanggapan atas ancaman mogok massal yang dilayangkan oleh serikat karyawannya, termasuk pilot PT. Garuda Indonesia. Manajemen menegaskan kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung normal.
VP Corporate Secretary PT. Garuda Indonesia Tbk Hengki Heriandono menjelaskan bahwa manajemen telah mengambil langkah untuk mengantisipasi hal tersebut.
"Manajemen Garuda Indonesia telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Manajemen berharap serikat dapat terus mendukung iklim kerja yang kondusif bagi perusahaan khususnya di tengah-tengah tantangan persaingan bisnis yang semakin ketat," kata Hengki dalam dalam keterangan tertulis, pada Rabu (3/5/2018).
Selain itu, Hengki pun membantah kinerja direksi kargo yang dianggap oleh para karyawan Garuda Indonesia tidak berjalan baik. Hengki menjelaskan bahwa pendapatan kargo terus mengalami kenaikan.
"Sepanjang tahun 2017, Garuda Indonesia berhasil mengangkut 446,8 ribu ton angkutan kargo. Meningkat sebesar 7,4 persen dibandingkan tahun 2016 dengan pendapatan kargo Garuda Indonesia yang meningkat sebesar 8,2 persen menjadi 237,1 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2017," jelasnya.
Lebih lanjut, Hengki pun merespon salah satu tuntutan serikat karyawan, yakni adanya RUPS ulang atas pengangkatan direksi yang dirasa tidak sesuai dengan kemampuannya.
"Penentuan susunan dan struktur direksi Garuda Indonesia merupakan kewenangan penuh pemegang saham dan Kementerian BUMN RI. Berdasarkan hasil RUPST 2018, pemegang saham juga telah mengakomodir tuntutan serikat sebelumnya dalam kaitan dengan pengurangan jumlah direksi dengan meniadakan posisi direktur produksi dan mengangkat direktur operasi dan direktur teknik," katanya.
Ia pun menambahkan bahwa penyesuaian susunan direksi dalam putusan RUPST 2018 tersebut disebabkan melihat tantangan bisnis serta menyesuaikan dengan volume bisnis perusahaan yang terus meningkat.
Untuk diketahui, serikat karyawan PT. Garuda Indonesia Tbk yang tergabung dalam Serikat Bersama (SEKBER) mengancam akan mogok massal. Ancaman tersebut dikemukakan dalam jumpa pers di Pulau Dua Restaurant, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu (2/5/2018).
Baca Juga: Terima Kunjungan Perwakilan OSIS, Jokowi Pakai Jaket Asian Games
Ancaman tersebut mengacu kepada tuntutan yang mereka ajukan perihal restrukturisasi direksi yang asalnya berjumlah 8 menjadi 6 direksi. Menurut Sekber, dua direksi yakni Direktur Marketing dan IT beserta Direktur Kargo dirasa tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Selain itu pula, SEKBER menuntut pergantian direksi. Tuntutan ini disebabkan Direktur Personalia (SDM) banyak mengeluarkan peraturan perusahaan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Ancaman mogok massal tersebut dimulai pada hari ini, Kamis (3/5/2018) sampai satu bulan ke depan hingga ada keputusan RUPS ulang.
