Suara.com - Pemerintah saat ini tengah berupaya menstabilkan perekonomian nasional dalam rangka menghadapi tantangan ekonomi global mutakhir. Yakni persoalan stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, defisit fiskal, dan transaksi keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melakukan koordinasi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah mencermati dan melakukan pembahasan terkait implementasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi di Tanah Air.
Darmin mengklaim, kondisi perekonomian Indonesia kuat, sementara tekanan nilai tukar mata uang Garuda lebih disebabkan oleh kondisi eksternal, khususnya dari Amerika Serikat.
"Kondisi perekonomian Indonesia secara umum adalah baik dan kuat. Tekanan pada stabilitas khususnya pada nilai tukar rupiah lebih berasal dari meningkatnya ketetapan likuiditas dan risiko ekonomi global, karena inisiatif dan perubahan-perubahan kebijakan di AS," katanya.
Darmin mengatakan dalam jangka pendek pemerintah akan fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global, yaitu pada stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan transaksi berjalan yang aman.
“Sekaligus tentu saja membalikkan arah yang mulai terjadi satu dua bulan terakhir, transaksi perdagangan yang mulai negatif kita perlu mendorongnya menjadi positif dalam waktu yang tidak lama," katanya.
