Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI untuk serius merampungkan target 7 juta sertifikat tanah pada 2018 ini.
"Ini saya sampaikan kepada pihak terkait. Saya tidak mau tahu, target 7 juta sertifikat harus keluar. (Sertifikat) ini bukan urusan presiden, melainkan ATR/BPN. Kalau tidak selesai, tahu sendiri (akibatnya). Kerja sama saya harus pakai target. Akan saya awasi dan ikuti perkembangannya," tegas Jokowi saat memberikan 6.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Sumatera Selatan di Plaza BKB, Palembang, Sumsel, Jumat (13/7/2018).
Menurutnya, sengketa tanah kerap terjadi di Indonesia lantaran masyarakat tidak memiliki bukti hak hukum atas tanah mereka.
Jokowi menilai jika saat ini di Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah, tapi baru 46 juta bidang tanah yang baru bersertifikat.
"Data ini sepanjang 2015 lalu," katanya.
Berarti, lanjutnya, masih 80 juta bidang tanah lagi yang harus mendapatkan sertifikat.
"Permasalahan ini sebenarnya terjadi tidak terjadi di Sumsel saja, melainkan seluruh Provinsi," imbuhnya.
Di hadapan ribuan penerima sertifikat, Jokowi berpesan jika sertifikat tersebut ingin dijaminkan ke bank dan dijadikan agunan, gunakan untuk modal usaha dan investasi.
"Jangan digunakan untuk kenikmatan. Jadikan modal, setelah dapat untung, baru dibelikan mobil," candanya.
Jokowi sendiri hadir di Palembang, Sumsel dalam rangka memberikan 6.000 sertifikat tanah bagi masyarakat Sumatera Selatan. [Andhiko Tungga Alam]
