REGIONAL:
Suara.com - Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, saat ini terus dikebut pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini sebagai tindak lanjut mewujudkan Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun dari pinggiran dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di kawasan perbatasan Kalimantan, Kementerian PUPR saat ini tengah menyelesaikan pembangunan jalan paralel sepanjang 1.920 km. Pembangunan jalan perbatasan, secara otomatis akan membuka keterisolasian wilayah.
Dampaknya, akses masyarakat jadi lebih terbuka hingga kemudian terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat ekonomi. Kondisi tersebut akan sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan, dimana barang kebutuhan diperoleh dengan lebih mudah dan murah. Kesenjangan antarwilayah pun bisa dikurangi.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga, Refly Ruddy Tangkere, menyampaikan, dari 1.920 km jalan paralel perbatasan di Kalimantan, yang berada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 824 km dan Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 244 km.
Jalan tersebut ditargetkan sudah bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019, dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat, dan perkerasan tanah.
"Dari panjang 1.068 km jalan perbatasan Kaltim dan Kaltara, saat ini masih 185 km yang belum tembus, yakni 126 km di Kaltara dan 59 km di Kaltim," kata Refly, saat melepas "Ekspedisi Susur Jalan Perbatasan Kaltara dan Kaltim", Rabu (5/9/2018).
Selain ekspedisi jalan perbatasan, dilaksanakan pula peninjauan terhadap progres pembangunan Jembatan Pulau Balang dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.
"Ekspedisi ini dilakukan sebagai akuntabilitas terhadap anggaran yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR, dengan memberikan informasi kondisi eksisting dan juga progres pembangunan jalan dan jembatan, serta mengetahui harapan masyarakat setempat," ujarnya.
Menurutnya, pembangunan jalan perbatasan juga memperhatikan kemampuan dana pemerintah.
Melihat kondisi tersebut, konstruksi jalan perbatasan beraspal diprioritaskan pada ruas jalan yang melintasi pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial, seperti permukiman, sekolah, pasar, dan puskesmas.
"Penanganan jalan perbatasan merupakan program pemerintah yang diselesaikan bertahap dan berkesinambungan," katanya.
TERPOPULER