Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali tidak menggunakan dana penanganan dampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun ada pos anggaran tersendiri.
Ani juga menegaskan bahwa gempa bumi dan tsunami yang melanda Kota Palu, dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, tidak berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran untuk penanganan dampak gempa bumi di NTB.
"Ada pertanyaan kami membuat pertemuan di Bali, dan oleh karena itu uang untuk Lombok habis di Bali. Itu sama sekali tidak benar," kata Menkeu Sri Mulyani, saat meninjau para korban bencana gempa bumi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Senin (8/10/2018).
"Ada pertanyaan apakah dengan adanya gempa di Palu, kemudian uang pemerintah habis, itu tidak benar. Uang untuk Lombok ya untuk Lombok sesuai kebutuhan. Untuk Palu sesuai mekanisme tersendiri," ujarnya.
Anggaran pertemuan IMF-Bank Dunia, kata Sri Mulyani, sudah dilakukan dan dilaksanakan secara hati-hati. Sedangkan pos anggaran untuk penanganan bencana ada pos tersendiri yang dikelola secara baik.
Untuk itu, ia meminta pihak-pihak tertentu untuk tidak mengeluarkan pernyataan provokatif yang bisa membuat masyarakat korban gempa bumi menjadi resah.
"Jangan ada dan tidak boleh ada orang yang kemudian mencoba mengaduk-aduk perasaan masyarakat yang terkena gempa dengan seolah-olah membuat pernyataan provokatif," ucapnya pula.
Di hadapan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, Menkeu Sri menyebutkan sudah mencairkan anggaran untuk penanganan bencana di NTB, sebesar Rp2,1 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan kedaruratan dan bantuan pembangunan perumahan seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, saat berkunjung ke NTB beberapa waktu lalu, yaitu bagi yang rumahnya rusak berat Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.
Baca Juga: SPBU Buka 24 Jam Selama Perhelatan IMF di Bali
Sementara untuk bantuan jaminan hidup, kata dia, akan dibayarkan setelah para korban gempa menempati hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah. Nilai jaminan hidup yang akan diberikan sebesar Rp10 ribu per hari per jiwa.
"Pemerintah daerah sudah mendata seluruh penduduk yang akan menerima jaminan hidup. Daftar itu akan disampaikan ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," katanya.
Perempuan yang akrab disapa Ani tersebut menambahkan selain anggaran APBN, pemerintah juga memikirkan membuat stimulus agar kehidupan ekonomi korban gempa kembali normal.
Stimulus diberikan bagi korban gempa yang mengalami kerusakan dari sisi bisnis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nantinya akan melakukan mekanisme penghapusan pinjaman.
Selain itu, lanjut dia, semua pelaku usaha yang bisnisnya terdampak gempa bumi juga akan diberikan keringanan terhadap kewajiban pajaknya.
"Jadi semuanya bertujuan agar masyarakat memiliki ruang dan kesempatan serta kemampuan untuk kembali bangkit. Kami akan menggunakan seluruh instrumen," ujar Ani. (Antara)
