Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ikut merespon hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Surabaya Jawa Timur terakit PT Merpati Nusatara Airlines (Merpati Airlines). Dalam putusan itu, Majelis Hakim mengabulkan permohonan perdamaian Merpati antara pihak kreditur.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto mengatakan, Kemenkeu sebagai pemberi kredit atau kreditur Merpati Airlines masih melihat keseriusan investor dalam membayarkan utang maskapai tersebut.
"Kalau tidak jadi pailit, ya kita mengikuti terus selanjutnya apa, restrukturisasinya seperti apa, prosesnya seperti apa, rencana bisnis ke depannya apakah kuat atau engga, Kemenkeu sebagai kreditur besar akan melihat di situ," ujar Hadiyanto di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Menurut Hadiyanto, investor juga harus kredibel dalam mengembalikan Merpati Airlines agar bisa beroperasi kembali. Dia menjelaskan, investor harus paham industri penerbangan saat ini sebelum mengembalikan bisnis Merpati Airlines.
"Kalau ada investor juga harus benar-benar kredibel, punya uang, back ground di industri itu. Skema pembiayaannya itu seperti apa. Itu kita berkepentingan itu dijalankan apa akan berhasil, yang terpenting tadi apakah operasional exposurenya seperti apa, apakah dengan industri penerbangan yang demikian pesat," terang dia.
Hadiyanto menambahkan, PT Perusahan Pengelola Aset (Persero) (PPA) juga harus melakukan pengujian model bisnis Merpati Airlines, sebelum kembali beroperasi.
"PPA benar-benar melihat semua bisnis plan dari rencana ini, stress testnya harus kuat. Tadi tingkat keterisian penumpangnya terisi, engine nya, rute mana yang profitability tinggi. Di mana basenya Jakarta, Semarang atau mana. Itu penting, tentu saja infrastruktur yang tersedia, pilot, kru, dan yang terpenting rencana cost efiseinsinya seperti apa," pungkas dia.
