Suara.com - Hingga saat ini nasib PT Merpati Airlines Nusantara masih belum menemui titik terang. Kementerian Keuangan selaku pemilik tagihan separatis atau dengan jaminan terbesar, hingga saat ini masih menangguhkan usulan restrukturisasi maskapai pelat merah tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya belum melihat adanya kreditur-kreditur yang kredibel untuk memberikan suntikan dana ke Merpati.
“Pemerintah memiliki banyak kaki. Kaki pertama, BUMN (Merpati) itu milik pemerintah. Kaki kedua, pemerintah juga sebagai kreditur yang posisi pinjamannya memiliki landasan atau yang disebut kolateral," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dhanapala, Senin (12/11/2018).
Dia mengakui, pada dasarnya Merpati bisa direvitalisasi sehingga memiliki nilai ekonomi dan memiliki kegiatan yang bisa menunjang pemulihan keuangannya. Kendati demikian, saat ini dia masih akan menunggu skenario yang ditawarkan terkait hal tersebut.
Dia mengatakan, siap mendukung jika investor memiliki kredibilitas untuk menyelamatkan Merpati.
“Untuk pemerintah kan akhirnya juga perusahaan itu kalau sekarang bangkrut, kita juga cuma mendapatkan sisa-sisa dari pinjaman yang sudah disalurkan dan tidak bisa dikembalikan," katanya.
Menurutnya, siapapun pihak investor yang telah bernegosiasi dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) harus memiliki rekam jejak (track record) yang jelas. Selain itu, investor juga seharusnya memiliki kemampuan, teknologi, dan modal yang memadai.
"Jangan yang masuk ke Merpati hanya bawa nama, tapi tidak bawa expertise, tidak bawa teknologi, dan tidak bawa uang. Cuma bawa nama saja,” kata Sri Mulyani.
Oleh karena itu, Kemenkeu akan mendorong PT PPA untuk mengevaluasi setiap skenario yang hendak ditawarkan pada Kemenkeu.
“Kami akan meng-encourage PT PPA melakukan due diligence terhadap apa pun skenarionya, nanti kita cari yang terbaik," lanjutnya.
