Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berencana mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pencabutan izin penggunaan frekuensi radio untuk tiga perusahaan pada hari ini Senin (19/11/2018).
Adapun ketiga perusahaan tersebut diantaranya PT Internux, PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Jasnita Telekomindo.
"Hari ini Kemkominfo akan keluarkan SK pencabutan izin penggunaan frekuensi radio terhadap 3 operator," kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo RI Ferdinandus Setu kepada Suara.com, Senin (19/11/2018).
Pencabutan tersebut buntut dari tunggakan kewajiban Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang belum dibayar hingga 17 November 2018 lalu.
"Hingga tenggat akhir, Sabtu 17 November 2018 pukul 23:59 WIB, tidak melakukan pelunasan tunggakan 24 bulan BHP Frekuensi 2,3 GHz," ucapnya.
Adapun tunggakan yang harus dibayarkan PT First Media Tbk (KBLV) adalah sebesar Rp 364,8 miliar, PT Internux Rp 343,5 miliar dan PT Jasnita Telekomindo berutang Rp 2,2 miliar.
Pengguna spektrum frekuensi radio wajib bayar BHP. Apabila tidak dibayar, maka akan ada ancaman sanksi mulai dari denda, penghentian sementara dan atau pencabutan izin penggunaan frekuensi 2,3 Ghz.
"Secara reguler Kominfo melakukan evaluasi atas kinerja dan kewajiban operator secara umum dan pada saat kita evaluasi review atas kinerja dan kewajiban operator BHP yang menggunakan frekuensi 2,3 yang regional itu, ternyata First Media dan Internux, tidak memenuhi kewajibannya dari tahun 2016, 2017 dan 2018," terang Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (13/11/2018).
Terkait hal tersebut, berdasarkan data Bloomberg, pergerakan harga saham PT First Media Tbk (KBLV) pada 16 November 2018 akhir pekan kemarin terkoreksi hingga 2 persen.
Harga saham KBLV pada saat pembukaan perdagangan di akhir pekan kemarin berada di level Rp 380 per saham.
Namun, pada akhir sesi perdagangan sesi kedua, saham KBLV turun 8 poin atau 2,11 persen ke level Rp 372 saham.
