Suara.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, relaksasi daftar negatif investasi sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan penting.
Namun, hal yang berkaitan dengan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan dikeluarkan dari relaksasi DNI pada Paket Kebijakan Ekonomi ke-16.
Terkait UMKM yang akan dikeluarkan itu, karena Jokowi mendengar masukan dari petinggi dan anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
"Dari komunikasi itu, saya putuskan untuk mengeluarkan urusan UMKM dari relaksasi DNI," ujar Jokowi seusai menutup Rapimnas Kadin 2018, di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11/3018).
Jokowi menerangkan, tiga paket kebijakan ekonomi ke-16 yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Jumat (16/11) lalu, belum sampai ke meja kerjanya. Karenanya, penandatanganan peraturan presiden belum dilakukan hingga saat ini.
"Karena memang belum masuk ke istana ke meja saya. Jangan diragukan komitmen pemerintah dan saya ke UMKM," jelas Jokowi.
Sementara saat Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani menyampaikan sambutan, meminta pemerintah mengkaji ulang relaksasi DNI, khususnya yang berkaitan dengan UMKM.
"Kami minta ini ditinjau ulang dan dikaji ulang. Karena mohon maaf, kami saja yang dari usaha tidak gampang mengertinya terus terang, apalagi masyarakat. Ini sudah terbentuk suatu persepsi yang mohon maaf yang bercampur, yang menjadi kurang kondusif," kata dia.
Namun setelah mendengar pernyataan Jokowi, pemerintah akan mengeluarkan UMKM dari relaksasi DNI di paket kebijakan ekonomi ke-16, Roeslani langsung menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi Kepala Negara.
TERPOPULER
