Suara.com - Presiden Jokowi telah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Artinya, setiap meter lahan di Indonesia telah terekam secara detail dan diketahui oleh pemerintah.
Jokowi menjelaskan, tidak hanya semua lahan saja, tetapi kepemilikan dan hak konsesi lahan juga diketahui oleh pemerintah.
"Bukan hanya berdasarkan data tapi juga berdasarkan peta yang detail. Pembangunan irigasi misalnya harus lewat mana akan ketahuan semua melalui peta ini, juga kepemilikan konsesi akan kelihatan semua. Timur milik siapa, barat milik siapa, ketahuan semuanya dan lebih detail lagi tanah lahan di Jawa misalnya 100 meter persegi, 1.000 meter persegi semuanya tahu," ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2018).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, selama ini kebijakan satu peta terhambat dengan ketakutan pemilik lahan akan diketahui oleh pemerintah.
Padahal, kebijakan satu peta ini untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, Mantan Walikota Solo ini meminta pemilik lahan tak perlu khawatir dengan kebijakan satu peta ini.
"Misal bu Sri Mulyani memiliki tanah di mana ketahuan semua. Ketua DPR punya konsesi dimana ketahuan semua. Ini lah kenapa bertahun-tahun kebijakan satu peta tidak terselesaikan terlalu banyak kekhwatiran dan ketakutan. Kalau saya enggak khawatir. Lama-lama kelihatan semuanya. Tapi yang bisa bukanya saya," jelas dia.
Jokowi menambahkan, kebijakan satu peta ini juga akan menjadi acuan pemerintah untuk merencanakan pembangunan ke depannya.
"Kebijakan satu peta ini yang dijadikan dasar perencanaan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan," pungkas dia.
