Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melakukan percepatan pemasangan batas daerah di tiap desa dan kelurahan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya pemanfaatan lahan yang tumpang tindih antar wilayah.
Jokowi mengatakan di Indonesia masih banyak pemanfaatan lahan yang tumpang tindih akibat tidak adanya kebijakan terpusat. Oleh karenanya, Kepala Negara meminta agar seluruh kepala daerah saling berkolaborasi dalam kebijakan one map policy untuk menuntaskan masalah tumpang tindih.
"Kepala daerah saya minta ada percepatan batas desa dan kelurahan. Ini banyak yang belum bisa kita selesaikan. Mohon dikoordinasikan dengan BIG (Badan Informasi Geospasial)," kata Jokowi dalam sambutannya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2018).
Jokowi selanjutnya mengambil contoh masalah tumpang tindih yang ada di Kalimantan. Pemanfaatan lahan di wilayah itu, kata Jokowi, tumpang tindih antar desa dan kecamatan sehingga menyulitkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian meminta agar seluruh kepala daerah saling bersinergi untuk menciptakan kebijakan one map policy secara menyeluruh. Menurutnya, dengan adanya kerja sama yang baik maka masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan dapat diselesaikan dengan baik.
"Pemda perlu bekerja sama kolaborasi menyelesaikan isu tumpang tindih. Hilangkan ego sektoral. Kalau kolaborasi akan bisa menyelesaikan masalah di lapangan," kata Jokowi.
