Suara.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menilai dengan tidak ada korupsi dan pungutan liar atau pungli, iklim investasi menjadi kondusif. Itu juga akan membuat ekonomi Indonesia membaik.
Satu cara yang dilakukan ialah dengan mewujudkan kepastian dalam bidang hukum. Kepastian dalam bidang hukum sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara.
Sebab selama ini, kata Jokowi, Indonesia belum optimal dalam mendayagunakan kekayaan yang dimilikinya lantaran masih adanya permasalahan hukum yang menjadi penghambat.
"Sebagai negara besar Indonesia punya potensi besar, sumber daya alam yang kaya, sumber daya manusia yang kuat, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Namun harus diakui semua potensi tersebut belum optimal didayagunakan, salah satu penyebabnya adalah berbagai permasalahan di bidang hukum," kata Jokowi saat sambutan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).
Jokowi mengatakan selama empat tahun kepemimpinannya berjalan, pemerintah telah melakukan penegakan hukum mulai dari pemberantasan korupsi dan pungli. Serta penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan terwujudnya kepastian hukum di Indonesia.
"Ini semua dalam upaya menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada iklim investasi ekonomi yang kondusif dan perbaikan kondisi perekonomian bangsa," kata Jokowi.
Namun ia menilai, semua upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut tidak berarti apa-apa jika tanpa adanya dukungan dari lembaga-lembaga peradilan.
"Namun yang dilakukan pemerintah tidak ada artinya tanpa diimbangi oleh dukungan lembaga peradilan. Sebab keberhasilan Mahkamah Agung dalam melakukan berbagai terobosan turut menjadi kunci keberhasilan Indonesia melakukan berbagai lompatan kemajuan," ujar Jokowi. (Novian)
Baca Juga: Juara Piala AFF U-22, Jokowi Ucapkan Selamat pada Timnas Indonesia U-22
