Suara.com - Sejumlah program modernisasi alat pertanian dan subsidi benih serta pupuk yang digagas Kementerian Pertanian (Kementan) patut diberikan apresiasi. Hal ini trekait dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Apresiasi ini diberikan peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman. Namun demikian ia menilai, masih banyak yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.
"Di sisi lain, menutup diri dari opsi pangan dengan harga yang lebih terjangkau untuk mencapai swasembada pangan merupakan suatu tindakan yang disayangkan," katanya, Jakarta, Senin (15/4).
Ilman mengatakan, saat ini, pemerintah bisa mulai fokus untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Menurutnya, petani lokal perlu dapat dukungan untuk bisa bersaing dengan petani internasional dengan skema program yang dapat membantu mendorong biaya produksi lebih rendah.
Ia mengingatkan, swasembada pangan di Indonesia yang terjadi pada era Orde Baru membutuhkan persiapan selama 15 tahun, yaitu pada 1969 - 1984 dan biaya anggaran yang sangat besar.
Persiapan dan anggaran yang besar hanya mampu mewujudkan swasembada pangan selama kurang dari sepuluh tahun, yaitu pada 1984 - 1990. Selain itu, menutup diri dari perdagangan pangan internasional juga meningkatkan risiko kelangkaan pangan di saat bencana, apalagi Indonesia juga merupakan negara yang dikenal memiliki potensi bencana yang sangat beragam.
"Program-program peningkatan produktivitas petani yang bersifat menekan biaya produksi patut untuk digalakan, tapi bukan serta-merta untuk mencapai swasembada pangan, melainkan memastikan keterjangkauan pangan bagi konsumen dan menghindari ketergantungan terlalu tinggi dari perdagangan internasional," ujarnya.
Ilman melanjutkan, ketahanan pangan adalah kunci untuk keberlanjutan pembangunan bangsa. Dengan menjamin ketersediaan, pemerintah secara tidak langsung juga telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan Kementan untuk mewujudkan program Pembangunan Pertanian Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045.
"Untuk mewujudkan lumbung pangan dunia tahun 2045, ada beberapa pendekatan yang harus kita lakukan. Salah satunya dengan pendekatan modernisasi pertanian. Kita akan mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian, sehingga akan lebih efisien, lebih murah dengan kualitas produk yang lebih baik," tuturnya.
Adanya bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada petani atau kelompok tani menjadi tanda beralihnya pertanian Indonesia dari tradisional menuju modernisasi. Bahkan sejak tiga tahun terakhir, petani menggunakan alsintan, baik saat pengolahan lahan, tanam, hingga panen.
Sarwo Edhy mengatakan, alsintan bukan sekadar membantu petani dan mengatasi makin berkurangnya tenaga kerja pertanian, tapi juga membuat pekerjaan jadi lebih efisien. Pemerintah telah memberikan bantuan alsintan sekitar 720 ribu unit dengan berbagai jenis.
Data Ditjen PSP, sejak 2015, pemerintah memberikan bantuan alsintan sebanyak 54.083 unit, pada 2016 sebanyak 148.832 unit, pada 2017 sebanyak 82.560 unit, dan pada 2018 sebanyak 112.525 unit. Alsintan tersebut telah diberikan kepada kelompok tani atau gabungan kelompok tani, UPJA dan brigade alsintan.
Baca Juga: Kementan : Kartu Tani Memiliki Sejumlah Manfaat bagi Petani
Sedangkan 2019, Kementan akan mengalokasikan alsintan 50 ribu unit, berupa traktor roda dua (20 ribu unit), traktor roda empat (3 ribu unit), pompa air (20 ribu unit), rice transplanter (2 ribu unit), cultivator (4.970 unit) dan excavator (30 unit).
