Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperketat pejagaan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal ini mengingat adanya sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Untuk diketahui, Kantor Kemenhub berada tepat di sebelah Gedung MK yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat.
"Pengamanan kita adakan, diperketat iya, dan masing-masing supaya aware bahwa ada sidang di situ," ujar Budi Karya saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Kendati demikian, Budi Karya memastikan pekerjaan para pegawainya tetap berjalan normal seperti sedia kala. Sidang ini juga tak membuat Budi Karya memulangkan pegawainya lebih awal.
"Enggak (pulang lebih awal). Tetap-tetap (berjalan normal)," tutur dia.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana permohonan perselisihan pemilihan umum atau (PHPU) Presiden tahun 2019 atau sengketa Pilpres, Jumat (14/6/2019) hari ini.
Sidang gugatan Pilpres itu diajukan oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Sidang perdana gugatan Pilpres Prabowo ini agendanya pemeriksaan pendahuluan. Majelis pleno yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman melakukan pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 02.
Tim kuasa hukum yang diketuai Bambang Widjojanto dan anggotanya terdiri dari Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, TM Luthi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir dan Zulfandi ini menilai pelanggaran Pilpres 2019 sistematis, terstruktur dan masif.
Baca Juga: Kepercayaan Investor Turun Jika Sidang MK Diwarnai Lagi Aksi Kerusuhan
Selain itu terdapat juga aksi unjuk rasa yang mengawal jalannya sidang tersebut.
