Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku telah mempersiapkan dana cadangan untuk menjalankan program di luar dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Salah satunya, pembangunan Istana Negara di Papua.
Menurutnya, dana cadangan tersebut memang selalu disiapkan, jika Presiden mendadak berencana membangun suatu infrastruktur di daerah.
"Jadi pasti ada cadangan-cadangan yang harus bisa unalocated. Bukan mengganggu program yang ada, tapi ada memang dana cadangan dana darurat itu kan belum alocated," kata Basuki saat ditemui di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Basuki menuturkan, rata-rata dana cadangan disiapkan sekitar Rp 300 miliar. Dana itu, sambungnya, memang tak dimasukkan ke dalam alokasi anggaran untuk menjalankan program.
"Kira-kira antara Rp 200-300 miliar (dana cadangan)," tutur dia.
Kendati demikian, Basuki belum memastikan biaya dalam pembangunan Istana Negara di Papua. Saat ini, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan survei terkait lokasi pembangunan istana negara tersebut.
"Ide yang saya dapatkan dekat jembatan Holtekamp, ada bukit di sana saya belum survei. Kami baru mau survei lokasinya karena ada 10 hektar yang dipersiapakan untuk pembangunan istana yang di Jayapura atau Papua," ucap dia.
Basuki menuturkan, nantinya Istana Negara di Papua tak seperti di Jakarta. Menurut dia, Istana Negara di Papua Wisma Negara yang menjadi kantor dan tempat peristirahatan Presiden selagi berkunjung di Papua.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membangun Istana Presiden di Papua setelah mendengarkan 10 permintaan yang diutarakan oleh tokoh-tokoh Papua.
Presiden Jokowi menyebut, rencananya Istana Presiden akan dibangun di Pulau Cendrawasih pada tahun depan.
"Ya, dimulai tahun depan, istananya dibangun," kata Presiden saat menerima sekitar 61 tokoh Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/9/2019).
TERPOPULER
