Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada sejumlah aturan Undang-Undang (UU) yang justru menghalangi pungutan pajak. Seperti aturan pungutan pajak untuk Netflix yang ia sebut justru dihalangi aturan UU.
"Ini merupakan PR kita karena ada perusahaan-perusahaan yang belum memiliki permanent establishment atau BUT (Badan Usaha Tetap), sehingga di dalam pengumpulan penerimaan perpajakannya menjadi terhalang oleh undang-undang kita sendiri," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Maka dari itu kata dia, pemerintah sudah meminta adanya revisi dalam UU tersebut, agar potensi pengumpulan pajak menjadi lebih optimal.
"Oleh karena itu di dalam undang-undang yang kita usulkan bisa selesai, bahwa konsep mengenai ekonomi digital tidak memiliki BUT di Republik Indonesia atau permanent establishment tapi aktivitasnya banyak seperti yang saya sebutkan, maka mereka memiliki kehadiran ekonomis yang signifikan atau economy present yang signifikan," katanya.
Perubahan aturan ini kata dia mengikuti jejak yang dilakukan otoritas Pajak Australia dan Singapura, dimana kedua negara tersebut bisa memungut pajak dari perusahaan video streaming asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
"Oleh karena itu, mereka wajib untuk membayar pajak. Di Australia, di Singapura mereka sudah menetapkan untuk mengutip pajak dari Netflix ini, namanya Netflix Tax bahkan di sana," katanya.
"Jadi pasti kita akan bersungguh-sungguh dengan melihat volume aktivitasnya di sini meskipun belum ada undang-undangnya, tapi kami akan cari cara untuk tetap mendapatkan hak perpajakan kita," tambahnya.
