Suara.com - Sejak pertama kali dilaunching oleh pemerintah, program Kartu Prakerja 2020 menuai banyak kontroversi di tengah masyarakat.
Salah satu kontroversi yang muncul adalah soal penunjukan platform digital yang terpilih sebagai mitra pelatihan.
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, penunjukan mitra dalam pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dengan aturan main.
Panji menjelaskan jika sifatnya penunjukan, maka pemerintah akan memberikan dana kepada platform digital untuk menyelenggarakan program kartu prakerja.
Namun, dalam sistem kartu prakerja anggaran pelatihan diberikan langsung kepada peserta.
"Mungkin kita harus melihat konsepsi dari program ini. Ini adalah bantuan langsung ke masyarakat, jadi masyarakat itu diberikan bantuan oleh pemerintah bukan penyedia jasa nya tapi pengguna jasa," kata Panji dalam video teleconference di Jakarta, Kamis (23/4/2020).
Panji juga menyebut, para mitra dalam program Kartu Prakerja sudah memiliki standar pelatihan yang memadai sehingga tidak pelatihan yang asal saja.
"Program kartu prakerja itu memang ada standar-standarnya ada pengajar dan sertifikat tidak sekedar menonton tidak seperti yang dibilang orang. Jadi benar-benar pelatihan secara edutech, massif online," paparnya.
Dalam program Kartu Prakerja Pemerintah sendiri memberikan dana bagi setiap peserta sebesar Rp 3,55 juta.
Baca Juga: Survei Kartu Prakerja, Hanya 9,1 Persen yang Berniat Ikuti Pelatihan
Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp 50 ribu untuk tiga kali.
