Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para pembantunya agar membawa perekonomian nasional pada tahun ini dalam teritori positif.
Lantas mampukah para pembantu Presiden mewujudkan keinginannya tersebut?
"Pemulihannya juga sangat tergantung pada penanganan Covid terutama semester 2 yaitu kuartal 3 dengan positive growth 0 hingga 0,4 persen dan kuartal 4 akselerasi ke 3 persen. Kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun, bisa tetap di zona positif di 2020 ini," kata Sri Mulyani usai Rapat Terbatas mengenai Rancangan Postur APBN Tahun 2021 secara video conference pada Selasa (28/7/2020).
Oleh karena itu, RAPBN 2021 didesain siap menghadapi ketidakpastian dan kemungkinan pemulihan ekonomi yang masih sangat dipengaruhi oleh kecepatan penanganan Covid-19 untuk ditingkatkan dari yang sudah disepakati dalam pembahasan awal dengan DPR.
"Seperti diketahui, DPR telah menyampaikan bahwa mereka menerima rancangan defisit awal sebesar 4,17 persen dari PDB, namun dalam catatan kesimpulan pembicaraan awal tersebut DPR juga mengindikasikan defisit untuk tahun depan bisa dinaikkan menjadi 4,7 persen dari PDB," kata dia.
Dalam sidang kabinet pagi hari ini, Jokowi telah memutuskan akan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB.
"Jadi, lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR lebih tinggi dari 4,7 persen," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Dengan proyeksi defisit 5,2 persen dari PDB tahun 2021, maka perekonomian akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun dimana Jokowi akan menetapkan prioritas belanjanya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan.
Sri Mulyani menambahkan bahwa Kementerian Keuangan dengan Bappenas telah mendapatkan tambahan banyak sekali usulan belanja dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Presiden meminta koordinasi bersama Menko Perekonomian untuk memfokuskan belanja-belanja yang didukung dengan tambahan defisit agar benar-benar bisa memulihkan ekonomi.
Baca Juga: Satgas Covid-19: Corona Membunuh 618 Orang Indonesia Sepekan Terakhir
“Dengan keputusan hari ini kami akan langsung melakukan komunikasi dengan para Pimpinan Badan Anggaran maupun komisi-komisi keuangan serta Pimpinan DPR mengenai perubahan ini sehingga tetap akan proses politiknya bisa berjalan dengan baik," pungkas Sri Mulyani.
