REGIONAL:
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sampai dengan akhir tahun 2020, percepatan belanja akan dilakukan untuk bisa melindungi masyarakat, meningkatkan kemampuan menangani Covid-19 dan juga untuk mendorong dunia usaha baik UMKM maupun korporasi serta daerah.
"APBN akan terus meningkatkan kemampuan untuk mendorong belanja dari Kementerian/Lembaga (K/L) maupun daerah sehingga dengan semester kedua nanti akan ada belanja negara sebesar Rp 1.171 triliun untuk belanja pusat dan Rp 304,1 triliun untuk transfer ke daerah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu malam (5/8/2020).
Dengan demikian, kata dia, untuk semester kedua ini ada anggaran sebesar Rp 1.475,7 triliun yang akan dibelanjakan dalam rangka untuk mendorong perekonomian yang mengalami tekanan yang cukup besar akibat pandemi Covid-19.
Langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk terus membantu memulihkan daya beli masyarakat dalam bentuk berbagai bansos yang total anggarannya adalah sebesar Rp 203 triliun untuk tahun 2020 menghadapi Covid-19. Kenaikan belanja bansos hingga semester 1 sudah mencapai 59,9 persen.
Target memulihkan konsumsi dan daya beli masyarakat bertujuan untuk juga memulihkan ekonomi.
Pemerintah juga akan mendorong belanja bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah serta sektoral sehingga mereka bisa juga ikut mendorong belanja pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi.
Selain itu, pemerintah akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan ini agar terus terjaga namun juga pada saat yang sama bisa meningkatkan peranannya mendukung pemulihan ekonomi terutama pada semester kedua ini.
Sebelumnya, kabar tak mengenakkan datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II yang minus 5,32 persen.
Atas kabar ini, ekonom Core Piter Abdullah mengatakan, hanya tinggal menunggu waktu saja bagi Indonesia untuk masuk ke jurang resesi ekonomi.
"Indonesia, sebagaimana negara lain, diperkirakan akan mengalami resesi," kata Piter kepada Suara.com.
Piter bilang, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II yang tumbuh negatif di kisaran 5 persenan ini, bisa berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV.
"Dengan demikian, apabila perkiraan ini benar-benar terjadi, maka Indonesia pada bulan Oktober nanti akan secara resmi dinyatakan resesi," kata Piter.
Dirinya menjelaskan bahwa semua negara berpotensi mengalami resesi. Perbedaannya hanya masalah kedalaman dan kecepatan recovery. Negara-negara yang bergantung kepada ekspor – kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi sangat tinggi – akan mengalami double hit, sehingga kontraksi ekonomi akan jauh lebih dalam.
"Misalnya saja Singapura yang mengalami kontraksi ekonomi pada triwulan 2 hingga minus 41 persen," ucapnya.
Di sisi lain, negara-negara yang tidak secara cepat merespon dampak wabah covid, menyelamatkan perekonomiannya, berpotensi jatuh ke jurang krisis, yang artinya proses recovery akan berjalan lambat.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
Jika dibandingkan secara tahunan, angka pertumbuhan ini mengalami kontraksi yang cukup hebat, pasalnya di triwulan II tahun lalu pertumbuhan masih cukup baik yakni diangka 5,07 persen.
Dirinya menjelaskan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan harga konstan pada triwulan II 2020 sebesar Rp 2.589,6 triliun.
"Kalau dibandingkan dengan kuartal I 2020, maka ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -4,19 persen," ujarnya.
Sementara itu, kumulatifnya pada semester I 2020 mencapai 1,26 persen.
Pandemi Covid-19 kata dia benar-benar meluluhlantakkan ekonomi nasional, karena hampir seluruh kegiatan ekonomi terhenti karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Kita bisa melihat semua negara pada triwulan kedua mengalami kontraksi yang sama," katanya.
TERPOPULER
