Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pasar digital tanah air memiliki prospek yang begitu cerah. Lantaran potensi pasar tersebut bisa mencapai 125 miliar dolar AS hingga 2025.
Oleh karena itu, dia berharap para pelaku usaha UMKM dapat ambil bagian dari potensi tersebut, mengingat saat ini UMKM yang sudah go digital masih sangat sedikit sekali.
"Kami berharap pelaku UMKM dapat menjangkau digitalisasi, potensinya luar biasa di mana untuk pasar di Indonesia dari digitalisasi bisa mencapai 125 miliar dolar AS," katanya dalam dalam acara webinar bertajuk Gotong Royong Jaga UMKM untuk Indonesia yang dilakukan secara virtual, Selasa (11/8/2020).
Pemerintah, kata dia, sudah memiliki program khusus bagi para pelaku UMKM agar masuk dalam pasar digital yang diberi nama 'Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia'.
Gerakan ini diharapkan mampu membawa UMKM dalam negeri bisa bangkit ditengah pandemi dan berdaya saing secara global.
Hingga saat ini kata Ketua Umum Partai Golkar ini, pemerintah menargetkan bisa menggaet sedikitnya 2 juta UMKM yang sudah go digital.
"Kemenparekraf, UMKM dan LKPP juga sedang mendorong pembelian produk UMKM melalui aplikasi melalui e-catalog dan laman UMKM untuk pengadaan barang dan jasa," ucapnya.
Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah menganggarkan sedikitnya Rp 123,46 triliun yang khusus digunakan untuk menyelamatkan para UMKM dari Pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Hingga 3 Agustus 2020, realisasi anggaran PEN telah mencapai alam bentuk dukungan bagi UMKM telah tercatat Rp 32,5 triliun atau 26,4 persen.
“Khusus stimulus Subsidi Bunga, data per 3 Agustus 2020 menunjukkan realisasi sebesar Rp 1,3 trilun yang dinikmati oleh lebih dari 2,4 juta debitur,” ujar Airlangga.
Selain itu, kata dia pemerintah telah menempatkan dana pada 4 (empat) Bank Himbara sebesar Rp 30 triliun yang isa digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit para pelaku usaha UMKM.
“Baik UMKM yang ikut di dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga sudah disubsidi bunga maupun UMKM yang di bawah Rp 10 miliar,” paparnya.
Tak sampai di situ, Ketua Umum Partai Golkar ini memastikan pemerintah juga menempatkan dana kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 11,5 triliun.
"Diharapkan debitur-debitur yang membutuhkan dana itu bisa langsung berinteraksi dengan BPD, dan BPD ini juga akan menangani Bank Perkreditan Rakyat (BPR),” lanjutnya.
Kemudian untuk stimulus belanja Imbal Jasa Penjaminan dan Penjaminan Kredit Modal Kerja, Pemerintah telah mengalokasikan penjaminan kepada Jamkrindo dan Askrindo dengan besaran Rp 1 triliun.
TERPOPULER
