Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertekad menghilangkan segala bentuk peraturan tumpang tindih yang selama ini menghambat segala bentuk sistem administrasi di dalam negeri.
Hal tersebut dikatakan Jokowi saat membacakan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI, Jumat (14/8/2020).
"Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko harus kita sudahi," kata Jokowi dalam pidatonya.
Tentunya kata dia, dengan aturan yang tidak berbelit-beli dan tumpang tindih sangat bermanfaat bagi perekonomian nasional.
"Semua ini kita dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil, untuk kepentingan yang sudah bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan kemiskinan, dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya. Kita ingin semua harus bekerja. Kita ingin semua sejahtera," katanya.
Jokowi menuturkan, ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif.
"Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi," ucapnya.
"Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan," pungkasnya.
Baca Juga: Jokowi Bermimpi Indonesia Jadi Pusat Produsen Baterai Lithium Dunia
