Suara.com - Pemerintah tetap kekeh menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada akhir tahun ini meski di tengah-tengah pandemi wabah virus corona atau Covid-19.
Bahkan akibat pagebluk corona ini, pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk mensukseskan pesta demokrasi ini.
"Total anggaran dari Pilkada yang sebelum ada protokol kesehatan Rp 15,23 triliun yang didanai APBD, dengan adanya protokol kesehatan anggarannya menjadi Rp 20,46 triliun," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN Kita melalui video teleconference di Jakarta, Selasa (22/9/2020).
Sri Mulyani merinci dari Rp 20,46 triliun anggaran yang diperlukan, sebesar Rp 15,23 triliun sudah direalisasikan.
"Posisi awal September, adalah sebesar Rp 14,2 triliun atau 93,2 persen dan sedang dalam proses pencairan lainnya sebesar Rp 1,025 triliun, itu dari APBD," papar Sri Mulyani.
Kemudian karena adanya pandemi virus corona dan untuk menjaga protokol kesehatan selama pemilu, KPU meminta adanya tambahan anggaran sebesar Rp 15,01 triliun.
"Anggarannya KPU di mana Rp 10,24 triliun berasal dari APBD, dan Rp 4,77 triliun dibantu APBN dan sudah dilakukan pencairan Rp 941,4 miliar dan tahap II Rp 2,84 triliun berproses, ini posisi awal September," ucapnya.
Sedangkan untuk anggaran Bawaslu sebesar Rp 3,93 triliun, berasal dari APBD Rp 3,46 triliun dan tambahan dari APBN sebesar Rp 474,9 miliar.
"Ini sudah kita cairkan dalam dua tahap, tahapan pertama Rp 157,4 miliar dan tahap II Rp 237,4 miliar," katanya.
Sementara untuk pengamanan pemilu anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp 1,52 triliun sudah dialokasikan lewat APBD sesuai dengan penganggaran tersebut.
"Itu yang dipakai untuk Pilkada 2020. Pilkada itu memang seharusnya berasal dari APBD dan lebih dari 246 daerah sudah mentransfer 100 persen dan masih ada yang belum, itu nanti akan kita track terus," pungkasnya.
TERPOPULER
