Suara.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, dalam rangka mendorong investasi, pemerintah Indonesia terus mencari terobosan di bidang insentif pajak, namun tetap memastikan insentif pajak itu bisa dipertanggungjawabkan dengan melakukan estimasi berapa sebenarnya belanja perpajakan yang dilakukan.
"Sehingga insentif memang diberikan tetapi tetap dihitung dan dipastikan bahwa yang dihitung itu kemudian bisa didapatkan manfaatnya untuk perekonomian," kata Suahasil dalam acara Media Briefing Reformasi di Bidang Perpajakan yang dilakukan secara video conference pada Senin (12/10/2020).
Menurutnya, saat ini pemerintah tengah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat, salah satu yang bisa membuka lapangan kerja adalah investasi.
"Kita harus mencari ruang-ruang mendorong investasi dan mengumpulkan pendapatan," katanya.
Maka dari itu kata dia kebijakan pajak yang dibuat pemerintah juga harus selalu ramah dan membuat Indonesia kompetitif dibandingkan negara-negara lain.
“Ini adalah dua poin utama dalam reformasi pajak yang mengumpulkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan melalui investasi dan juga konsumsi," ucapnya.
Sehingga katanya, dua reformasi ini yang akan terus dicari bagaimana melakukannya di dalam tahun 2020 ini dalam berbagai peraturan yang kita lakukan, baik peraturan yang sudah dikeluarkan dari awal tahun maupun peraturan-peraturan yang sekarang sedang ada di dalam penyempurnaan.
"Termasuk yang mungkin tidak bisa lepas juga dari yang ada di Undang Undang Cipta Kerja," katanya.
Baca Juga: Wamenkeu Sebut UU Omnibus Law Momentum Reformasi Pajak
