REGIONAL:
Suara.com - Untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi dalam mengurangi kesenjangan digital, pemerintah menerapkan tiga skema pendanaan untuk membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif. Pandemi Covid-19 merupakan momentum tepat untuk membangun digitalisasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Tidak hanya akan membantu pemulihan ekonomi, tetapi juga akan menuntun kita menuju masyarakat digital yang tangguh. Pandemi juga telah mengungkap ketidaksetaraan di domain digital," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dalamThe Leadership Dialogue International Telecommunication Union Regional Development Forum Asia and The Pacific Region (RDF-ASP 2020) secara virtual di Jakarta, Senin (2/11/2020).
RDF-ASP 2020 digelar pada 2 - 5 November 2020 di platform virtual.
Tahun ini, RDF-ASP 2020 juga akan membahas persiapan dan perencanaan menuju World Telecommunication Development Conference 2021 (WTDC-21) yang akan diselenggarakan Ethiopia.
Menurutnya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Komunikasi dan Telekomunikasi (Kominfo) akan memastikan keberlanjutan proyek-proyek digital melalui tiga skema pendanaan.
"Pertama, Universal Service Obligation (USO) yang disumbangkan dari penyedia layanan telekomunikasi. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor TIK; dan ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," jelasnya.
Johnny menegaskan, tiga skema pembiayaan itu merupakan bukti kuat komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur konektivitas telekomunikasi.
"Pembiayaan campuran tersebut menunjukkan tindakan tegas Presiden Joko Widodo dan komitmen kuat untuk membangun infrastruktur yang kokoh dengan semangat inklusivitas, di mana tidak akan ada yang tertinggal," tandasnya.
Dalam acara yang dipandu DirekturTelecommunications Development Bureau ITU, Ms. Doreen Bogdan-Martin itu, Johnny mengajak semua negara anggota ITU untuk membangun infratsrukturdigital yang kuat dan inklusif.
"Kita harus mengubah krisis ini menjadi lompatan besar dalam mengubah ekosistem digital kita, dengan membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif. Semoga apa yang telah kita bagikan hari ini bermanfaat untuk pembahasan kita," ajaknya.
Untuk mempercepat transformasi digital, Johnny menyatakan, pihaknya memprioritaskan empat strategi, yakni penguatan infrastruktur digital, adopsi teknologi pendukung, pengembangan talenta digital, dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer.
"Strategi ini saling berhubungan dan sama pentingnya dalam upaya Indonesia untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia," jelasnya.
Dalam pertemuan virtual itu, Johnny menyatakan, pemerintah Indonesia menggunakan serat optik untuk meningkatkan konektivitas digital hingga kebijakan meluncurkan High-Throughput Satelit SATRIA-1. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun.
"Untuk jaringan inti Indonesia, kami telah meluncurkan lebih dari 348 ribu kilometer kabel serat optik darat dan bawah laut, termasuk 12.148 kilometer di bawah jaringan tulang punggung serat optik nasional Palapa Ring oleh Kementerian Kominfo," tuturnya.
Johnny menyatakan, pemerintah Indonesia memperhatikan pembangunan lapisan terakhir untuk memastikan bahwa layanan internet menjangkau seluruh masyarakat.
"Layer terakhir krusial untuk memastikan layanan internet secara efisien dan inklusif menjangkau pengguna akhir. Kami akan terus mengembangkan infrastruktur TIK di seluruh Nusantara untuk memenuhi permintaan TIK yang terus meningkat," paparnya.
Secara rinci, Johnny memaparkan, jaringan internet cepat yang telah dibangun di Indonesia. Jaringan itu ditopang dengan kombinasi kabel serat optik, microwave dan satelit HTS.
"Kami menghubungkan kota-kota dengan deployment jaringan fiber dan microwave, serta menggunakan 5 satelit nasional, dan 4 satelit asing yang disewa. Indonesia telah membangun lebih dari 533 ribu BTS untuk mengirimkan jaringan broadband seluler ke penerima," jelasnya.
Johnny juga menegaskan, pemerintah Indonesia berencana meluncurkan High-Throughput Satellite SATRIA-1 pada kuartal ketiga tahun 2023.
"Kami berharap, proyek ini dapat menyediakan akses internet di 150 ribu titik akses publik, dari total 501 ribu titik akses publik di seluruh Nusantara. Satelit ini akan memiliki total kapasitas 150 Gbps yang akan tiga kali lebih besar dari 9 satelit yang ada di orbit Indonesia," tuturnya.
Pasca peluncuran, menurut Johnny, pemerintah Indonesia berharap bisa mengurangi blank spot di titik layanan publik yang sulit dijangkau oleh penyedia jaringan terestrial.
"Dari 150 ribu titik akses publik, 93.900 titik untuk mendukung sektor pendidikan, 47.900 titik untuk melengkapi pelayanan publik daerah, 7.600 untuk mendukung pelayanan pemerintah lainnya termasuk kesehatan," ungkapnya
The Leadership Dialogue dalam RDF-ASP 2020 mengambil tema "Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mendorong Perkembangan Digital dan Kemajuan Menuju SDGs. Dialog ini diharapkan dapat memberikan arah diskusi dan mengembangkan cetak biru digital regional untuk ekonomi dan masyarakat digital yang inklusif dan berkelanjutan di Asia dan Pasifik.
Selain Menteri Kominfo, hadir juga Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.
TERPOPULER
