Suara.com - Pemerintah Indonesia terus memfasilitasi masyarakat dengan pembangunan infrastruktur, tapi hal ini harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Hal ini juga berlaku di kawasan wisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Infrastruktur tetap digenjot, tapi ingat harus didukung oleh sumber daya manusia yang unggul. Infrastruktur di Labuan Bajo juga sudah didorong habis-habisan, dan apabila tidak mendapat dukungan dari SDM manusia yang unggul, pada akhirnya infrastruktur itu tidak akan memberikan dampak dan efek kepada SDM setempat," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, yang melakukan pertemuan dengan persatuan hotel dan restoran se-Labuan Bajo, Sabtu (14/11/2020).
Dalam pertemuan ini, Ida menyampaikan bahwa Labuan Bajo merupakan destinasi wisata yang harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Pemerintah pun telah menetapkan Labuan Bajo sebagai super prioritas destinasi pariwisata.
Ia menyampaikan, pemerintah terus menggenjot kompetensi SDM di sektor pariwisata di Labuan Bajo melalui UPTP Lombok Timur yang berkonsentrasi pada kejuruan pariwisata.
Menaker mendorong peserta pelatihan dapat langsung terserap masuk pasar kerja, terutama di wilayah perhotelan di Labuan Bajo, yang ke depannya tentu membutuhkan SDM perhotelan yang banyak.
"Saya minta kepada Pak Dirjen Binalattas dan Pak Wagub agar efektivitas dari BLK di Kupang maupun di Labuan Bajo, agar dioptimalkan di tahun 2021. Begitupun dengan segala kebutuhan kejuruan yang dibutuhkan, yakni melalui koordinasi dengan PHRI agar bisa identifikasikan kebutuhan kejuruannya seperti apa saja," lanjut Ida.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, mengajak PHRI agar bersama melakukan pembangunan di NTT, khususnya dengan semua jaringan yang ada serta mengkolaborasikan kesiapan pembangunan SDM.
"Teman-teman di PHRI, mari kita kerja sama. Kalau teman-teman PHRI ada kesulitan dalam perijinan oleh OPD (organisasi perangkat daerah), silakan menghubungi kami. Menaker datang ke sini untuk mendukung penuh pengembangan kompetensi bagi masyarakat NTT, jadi kalau ada kebutuhan SDM ataupun kebutuhanlogistik, segera beritahu kami," ujarnya.
Perwakilan PHRI, Silvestre dan perwakilan Komodo Resort, Agustina, menyampaikan aspirasinya kepada Menaker terkait masih minimnya sertifikasi profesi disektor pariwisata.
Menurutnya, baru sekitar 25 persen tenaga kerja di sektor pariwisata di Labuan Bajo yang memiliki sertifikasi profesi kompetensi di bidangnya.
"Dengan dioptimalkannya BLK, baik milik pemerintah pusat maupun daerah, kami berharap, kualitas kompetensi SDM di Labuan Bajo segera terwujud, dengan dilengkapinya sertifikasi profesi yang diberikan," ujarnya.
TERPOPULER
