REGIONAL:
Suara.com - Jika belum mendapat bantuan sosial (bansos), sebaiknya masyarakat datang ke kantor desa atau kantor kecamatan untuk minta penjelasan. Di kedua lokasi tersebut, masyarakat akan langsung dilayani.
"Jangan berbicara di media sosial, tapi datanglah ke kantor desa, kantor kecamatan. Laporkan bahwa saya belum mendapatkan bantuan. Kami pastikan akan dilayani, " kata Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, dalam sambutannya saat Penyaluran Bansos Tunai di Kantor Pos Taman, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2020).
Saat itu, Juliari menyaksikan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di kabupaten tersebut. Mensos berpesan kepada masyarakat yang belum mendapat bantuan untuk tidak mengadu di sosial media.
Ia minta masyarakat tidak ragu, sebab aparat pemerintah, anggota DPR dan pendamping, merupakan pelayan masyarakat.
"Pejabat publik, apakah menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR dan pendamping, merupakan pelayan masyarakat. Bukan masyarakat yang melayani kita, kita berjuang untuk masyarakat," katanya.
Juliari mengingatkan, menyalurkan bansos juga bukan pekerjaan mudah. Setelah Kemensos mengalokasikan kuota bantuan, ternyata daerah tidak bisa menyerap.
"Kabupaten Pemalang merupakan daerah yang responsif. Buktinya, dari kuota penerima bantuan yang diberikan bisa diserap dengan baik. Ini semua tergantung dari keaktifan kepala daerah dalam berkomunikasi dengan Kemensos," kata Juliari.
Dalam kunjungan kali ini, ia menyaksikan penyaluran BST di dua lokasi di Jateng, yakni Kantor Pos Taman, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dan di Kantor Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Juliari juga berdialog dengan pendamping PKH di dua kabupaten tersebut.
Kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang duduk dengan formasi mematuhi protokol kesehatan di dua lokasi tersebut, Mensos membuka dialog. Ia menggali sejauh mana manfaat yang mereka rasakan dengan bantuan pemerintah.
Juliari menyatakan, BST diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah Covid-19. Menurutnya, pandemi membuat sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
“Kepada para menteri, bapak presiden menginstruksikan, agar kami para pemnbantunya memastikan, selama pandemi masyarakat tidak ada yang kelaparan. BST diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi,” katanya.
Ia minta agar bantuan dapat digunakan sebaik-baiknya.
“Gunakan bantuan sebaik-baiknya. Jangan gunakan untuk membeli rokok,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Juliari juga meninjau produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal yang menjadi komoditas e-Warong, dan berdialog dengan pelaku UMKM. Ia memuji kewirausahaan yang tumbuh di daerah tersebut.
Kemensos menyalurkan BST di Jateng kepada 1.412.938 KPM di 35 kabupaten/kota.
Di Kabupaten Pemalang, 38.952 KPM BST tersebar pada 14 kecamatan, dengan nilai Rp 11.685.600.000 per bulan. BST di Kabupaten Purbalingga terdaftar 30.603 KPM, yang tersebar di 18 kecamatan, dengan nilai total Rp 9.180.900.000.
Sementara untuk Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Jateng menjangkau 3.431.209 KPM, tersebar di 35 kabupaten/kota Di Kabupaten Pemalang terdapat 171.684 KPM Program Sembako/BPNT, yang tersebar pada 14 kecamatan mencapai Rp 34.336.800.000 per bulan.
Di Kabupaten Purbalingga terdapat 110.241 KPM, tersebar pada 18 kecamatan dengan nilai Rp22.048.200.000.
Pelaksanaan BST disalurkan oleh PT. Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako oleh Himbara. Mensos menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direksi PT Pos, Bank Himbara, pemerintah daerah, para pendamping, dan semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan program.
“Dengan adanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyaluran BST dan Program Sembako/BPNT berjalan baik dan lancar. Semoga bantuan ini memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan KPM,” katanya.
Pada 2021, Program BST masih dilanjutkan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional kepada 10 juta KPM di 34 provinsi, yang dilaksanakan selama 6 bulan, dari Januari sampai Juni 2021, dengan anggaran total Rp 12 triliun. Demikian juga Program Sembako/BPNT untuk 18,5 jt KPM ,dengan anggaran total Rp 45,12 triliun.
Pengusaha kerupuk panggang, Daryati hanya mengenang masa-masa kejayaan usahanya. Sebelum pandemi, warga Kelurahan Taman, Kecamatan Kabupaten Pemalang ini bisa memproduksi dan menjual 4 bal kerupuk panggang per hari dengan nilai Rp 600 ribu per bal, atau Rp 18 juta per bulan kotor.
Dengan dibantu dua tetangga, usaha perempuan 50 tahun itu merambah kota-kota sekitar Pemalang, seperti Brebes, Pekalongan, dan Kendal. Selama tujuh tahun terakhir, ia menikmati limpahan rejeki dari usaha rumahan yang dikelola bersama suami.
Belum lagi perdagangan kelapa yang dikelola suaminya. Per hari, satu truk penuh bisa didatangkan dari Sumatera untuk memenuhi pasar di Pekalongan.
Kini semuanya tinggal kenangan. Pandemi telah mengubur mimpi indah ibu dengan tiga anak ini.
"Sekarang jual kerupuk hanya 2-3 bal dalam sebulan, sementara usaha kelapa yang dipegang suami saya, sama sekali sudah tidak jalan,," katanya.
Dengan 1 anak yang sudah berkeluarga, dan dua lagi masih kuliah, membuat beban hidup Daryati berat.
"Banyak biaya pak, dua anak kuliah ini," katanya.
Namun di tengah-tengah masa sulit ia bersyukur pada Illahi, masih mendapat bantuan dari Kemensos berupa BST.
" Alhamdulillah, masih dapat bantuan pak. Kebanyakan buat nutup biaya kuliah, sisanya buat kebutuhan sehari-hari," katanya.
Daryati mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, termasuk Kemensos, karena bantuan telah menyalakan asa yang sempat redup.
TERPOPULER
